#POSTUR APBD

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan langkah efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, menyusul menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mampu menekan biaya operasional birokrasi dan ...

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan sebesar Rp849 miliar di tahun 2026. Anggota Badan Anggaran DPRD NTB Humaidi mengatakan dalam R-APBD tahun 2026 ini ...

DPRD Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Bali 2026 menjadi Peraturan Daerah dengan keputusan akhir adanya perubahan pada pendapatan daerah, belanja daerah, dan defisit ...

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) Nusa Tenggara Barat tahun 2026 turun Rp5,4 triliun ...

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti sejumlah catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam postur Anggaran Pendapatan dan ...

Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian anggaran perjalanan dinas dalam postur APBD Perubahan 2025. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan realisasi penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) telah mencapai 71 persen hingga Oktober 2025. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pergeseran dua kali anggaran yang terjadi di dalam postur APBD 2025 sesuai aturan dalam mendukung program strategis dan mendesak. ...

Inspektorat Nusa Tenggara Barat melakukan audit dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2025 sebesar Rp500 miliar lebih. Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman mengakui audit dana BTT sedang ...