Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Puluhan warga Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, mendatangi kantor Desa setempat untuk menuntut penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dinilai tidak tepat sasaran.

Karena ada salah seorang anggota BPD dapat bantuan. Meskipun kepala desa tidak ada di kantornya, warga tetap menyampaikan aspirasi dan mereka diterima oleh Camat Jonggat, M Syukur, Kapolsek Jonggat dan wakil BPD Desa Gemel. 

"Kebijakan kades yang memberikan bantuan dampak COVID-19 kepada oknum anggota BPD itu menyalahi aturan. Sudah jelas dalam aturan perangkat Desa tidak boleh mendapatkan bantuan sosial," ujar Kamarudin, salah seorang warga. 

Selain itu, kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Desa dan pihaknya menuding anggota BPD tidak melakukan pengawasan dalam anggaran dana desa tersebut. 

"Kades dan kadus sama saja, kenapa setelah ada kericuhan di bawah baru mereka melakukan musyawarah dusun," ujarnya. 

"Kalau kades tidak berani menjelaskan kepada masyarakat, silahkan mundur dari jabatannya," pungkasnya. 

Murdi salah seorang warga Desa Gemel lainnya mengatakan, bahwa alokasi anggaran dana desa selama ini tidak jelas. 

Seperti anggaran Bumdes hingga saat ini juga berapa jumlah dan program yang dilaksanakan, tidak transparan. Sehingga pihaknya menduga ada permainan dalam pengelolaan dana bumdes tersebut. 

"Program Bumdes juga tidak jelas," pungkasnya. 

"Kami juga mempertanyakan pengangkatan staf pembantu sebanyak 7 orang tersebut. Apa dasar hukum dan dari mana anggaran mereka untuk diberikan honor," tambah Nasrudi warga setempat. 

Sementara itu, Camat Jonggat, M Syukur yang menerima warga mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan warga itu akan disampaikan kepada kepala desa dan akan dibahas bersama untuk mecari solusi yang terbaik. 

Karena pihaknya hanya sebatas untuk memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan warga tersebut. 

"Saya akan sampaikan keluhan ini kepada kepala desa. Seperti apa kebijakannya tergantung dari kepala desa," katanya.