Mataram (Antara Mataram) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi berharap data penerima bantuan langsung sementara masyarakat tidak bermasalahagar tidak memunculkan gejolak sosial.
"Data penerima BLSM itu diterima dari pusat, sehingga kami berharap tidak bermasalah atau kalau ada deviasi mudah-mudahan tidak menyolok," kata Zainul, di Mataram, Rabu, ketika menanggapi proses penyaluran dana BLSM di wilayah NTB yang sudah dimulai sejak Selasa (25/6) sore, yang diawali di Kota Mataram.
Gubernur NTB periode 2008-2013 yang terpilih kembali untuk periode keduanya itu mengatakan, gejolak sosial terkait penyaluran dana BLSM, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis tertentu, relatif tidak mencuat jika data penerima BLSM valid.
Ia mengaku masih pesimistis jika data penerima BLSM memiliki deviasi atau masih sangat mungkin ada warga miskin yang tidak menerima dana tersebut karena luput dari pendataan.
"Mudah-mudahan deviasinya kecil, atau tidak memengaruhi aktivitas program tersebut," ujarnya.
Manajemen PT Pos Indonesia mulai menyalurkan dana BLSM untuk masyarakat miskin di wilayah NTB setelah kartu perlindungan sosial yang dikirim dari Jakarta, tiba di Mataram, Selasa (25/5) siang.
Secara teknis, kartu BLSM menjadi kesatuan pada KPS yang disebarkan melalui PT Pos INdonesia yang dialamatkan pada penerima KPS.
Pendistribusian KPS dan dana BLSM akan berlanjut hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 2 Desember 2013.
Versi PT Pos Indonesia Mataram, jumlah penerima KPS di wilayah NTB sebanyak 471.566 rumah tangga. Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.533 rumah tangga, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 70.843 rumah tangga, Lombok Tengah 94.745 rumah tangga, Lombok Utara 30.686 rumah tangga, Lombok Timur sebanyak 137.973 rumah tangga.
Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 30.945 rumah tangga, Sumbawa Barat 9.178 rumah tangga, Dompu 20.133 rumah tangga, Kabupaten Bima sebanyak 39.204 rumah tangga, dan Kota Bima sebanyak 9.326 rumah tangga.
Khusus di wilayah NTB, dana BLSM akan disalurkan melalui empat kantor Posindo, yakni Kantor Posindo Mataram, Kantor Posindo Selong, Kantor Posindo Sumbawa, dan Kantor Posindo Bima.
Kantor Posindo Mataram menyalurkan BLSM untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, dengan total penerima sebanyak 224.802 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp67,44 miliar lebih.
Kantor Posindo Selong menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Lombok Timur, dengan total penerima sebanyak 137.973 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41,39 miliar lebih.
Kantor Posindo Sumbawa menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan total penerima sebanyak 40.123 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,03 miliar lebih.
Kantor Posindo Bima menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, dengan total penerima sebanyak 68.663 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,59 miliar. (*)
"Data penerima BLSM itu diterima dari pusat, sehingga kami berharap tidak bermasalah atau kalau ada deviasi mudah-mudahan tidak menyolok," kata Zainul, di Mataram, Rabu, ketika menanggapi proses penyaluran dana BLSM di wilayah NTB yang sudah dimulai sejak Selasa (25/6) sore, yang diawali di Kota Mataram.
Gubernur NTB periode 2008-2013 yang terpilih kembali untuk periode keduanya itu mengatakan, gejolak sosial terkait penyaluran dana BLSM, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis tertentu, relatif tidak mencuat jika data penerima BLSM valid.
Ia mengaku masih pesimistis jika data penerima BLSM memiliki deviasi atau masih sangat mungkin ada warga miskin yang tidak menerima dana tersebut karena luput dari pendataan.
"Mudah-mudahan deviasinya kecil, atau tidak memengaruhi aktivitas program tersebut," ujarnya.
Manajemen PT Pos Indonesia mulai menyalurkan dana BLSM untuk masyarakat miskin di wilayah NTB setelah kartu perlindungan sosial yang dikirim dari Jakarta, tiba di Mataram, Selasa (25/5) siang.
Secara teknis, kartu BLSM menjadi kesatuan pada KPS yang disebarkan melalui PT Pos INdonesia yang dialamatkan pada penerima KPS.
Pendistribusian KPS dan dana BLSM akan berlanjut hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 2 Desember 2013.
Versi PT Pos Indonesia Mataram, jumlah penerima KPS di wilayah NTB sebanyak 471.566 rumah tangga. Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.533 rumah tangga, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 70.843 rumah tangga, Lombok Tengah 94.745 rumah tangga, Lombok Utara 30.686 rumah tangga, Lombok Timur sebanyak 137.973 rumah tangga.
Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 30.945 rumah tangga, Sumbawa Barat 9.178 rumah tangga, Dompu 20.133 rumah tangga, Kabupaten Bima sebanyak 39.204 rumah tangga, dan Kota Bima sebanyak 9.326 rumah tangga.
Khusus di wilayah NTB, dana BLSM akan disalurkan melalui empat kantor Posindo, yakni Kantor Posindo Mataram, Kantor Posindo Selong, Kantor Posindo Sumbawa, dan Kantor Posindo Bima.
Kantor Posindo Mataram menyalurkan BLSM untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, dengan total penerima sebanyak 224.802 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp67,44 miliar lebih.
Kantor Posindo Selong menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Lombok Timur, dengan total penerima sebanyak 137.973 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41,39 miliar lebih.
Kantor Posindo Sumbawa menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan total penerima sebanyak 40.123 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,03 miliar lebih.
Kantor Posindo Bima menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, dengan total penerima sebanyak 68.663 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,59 miliar. (*)