Mataram, (Antara NTB)- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat Muhadi mengatakan, data yang tidak mutakhir menjadi penyebab utama penyaluran sejumlah program untuk warga miskin tidak tepat sasaran dan dikeluhkan masyarakat.

"Data masyarakat miskin yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan saat ini merupakan data hasil program pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang," kata Muhadi ketika dihubungi dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Sesuai hasil PPLS tahun 2011, katanya, jumlah rumah tangga miskin di Sumbawa Barat sebanyak 13.955 kepala keluarga (KK) atau 55.310 jiwa.

Sedangkan data kemiskinan makro tahun 2013 di Sumbawa Barat sebanyak 17,10 persen atau 21.710 jiwa dari total sebanyak 121.167 jiwa penduduk daerah ini.

Saat ini, kata Muhadi, jumlah rumah tangga miskin tersebut sudah tidak sesuai karena sejumlah faktor. Misalnya, perpindahan penduduk atau terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat.

"Karena itu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014, wajib dilaksanakan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) agar data di daerah dengan data di pusat sama. Selama ini data daerah dan pusat cenderung berbeda sehingga menyulitkan dalam penyaluran program," katanya.

Pemutakhiran BDT, kata Muhadi, akan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juli 2015. Pola pemutakhiran data saat ini akan melibatkan forum konsultasi publik (FKP) di tingkat desa dan kelurahan.

Hasil forum itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan pendataan lapangan oleh BPS dengan melibatkan petugas dari masyarakat desa/kelurahan setempat.

"Keberadaan FKP sebagai salah satu instrumen pemutakhiran sangat penting guna menjamin data yang didapatkan benar-benar valid sesuai kondisi riil di masyarakat," kata Muhadi.(*)