Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan siap mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp600 ribu, yang rencananya disalurkan pemerintah pada bulan Maret 2024.
"Prinsipnya, untuk pengawasan pembagian BLT tersebut kita siap dan kita juga siap memfasilitasi untuk kelancaran penyaluran BLT," kata Kepala Dinas Sosial Lalu Samsul Adnan di Mataram, Rabu.
Hal itu disampaikan menyikapi rencana pemerintah yang akan mencairkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600 ribu pada Maret 2024, untuk membatu masyarakat membeli kebutuhan pangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga terutama beras.
Hanya saja, kata Samsul, hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait dengan kepastian penyaluran BLT tersebut.
"Kami baru mendapat informasi dari media baik media cetak maupun elektronik. Tapi untuk surat resminya belum kita terima," katanya.
Baca juga: Program bantuan pangan untuk lindungi daya beli masyarakat
Dengan demikian, Dinsos Kota Mataram juga belum tahu seperti apa pendistribusian BLT tersebut apakah melalui himpunan bank negara (himbara), PT Pos Indonesia, atau langsung melalui Dinas Sosial seperti penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang disalurkan langsung melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP).
Selain itu, pihaknya juga belum bisa menyampaikan angka pasti terhadap jumlah sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan tersebut. Tapi biasanya bantuan sosial dari pemerintah selama ini menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Jumlah DTKS Kota Mataram berdasarkan data Bappeda sekitar 40.000 lebih kepala keluarga (KK)," katanya.
Kendati demikian, tambah Samsul, pihaknya sudah menyatakan siap mendukung kelancaran pendistribusian BLT tersebut. Jika BLT didistribusikan melalui Himbara, Dinsos akan berkoordinasi dengan bank yang ditunjuk pemerintah.
Bila perlu untuk memudahkan pembagian, lanjutnya, Dinsos akan berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memfasilitasi layanan di kecamatan atau kelurahan guna mendekatkan sasaran menerima BLT.
"Begitu juga kalau pendistribusian BLT di Kantor POS, kita siap melakukan koordinasi," katanya.
Dengan harapan, melalui koordinasi dan pengawasan masyarakat bisa terlayani dengan cepat, maksimal, dan tepat sasaran.
Baca juga: Pemkot Mataram segera bagikan bansos BBM ke 23.200 KPM
Baca juga: Pemkot Mataram menyalurkan bansos BBM kepada 20.786 KPM
"Prinsipnya, untuk pengawasan pembagian BLT tersebut kita siap dan kita juga siap memfasilitasi untuk kelancaran penyaluran BLT," kata Kepala Dinas Sosial Lalu Samsul Adnan di Mataram, Rabu.
Hal itu disampaikan menyikapi rencana pemerintah yang akan mencairkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600 ribu pada Maret 2024, untuk membatu masyarakat membeli kebutuhan pangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga terutama beras.
Hanya saja, kata Samsul, hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait dengan kepastian penyaluran BLT tersebut.
"Kami baru mendapat informasi dari media baik media cetak maupun elektronik. Tapi untuk surat resminya belum kita terima," katanya.
Baca juga: Program bantuan pangan untuk lindungi daya beli masyarakat
Dengan demikian, Dinsos Kota Mataram juga belum tahu seperti apa pendistribusian BLT tersebut apakah melalui himpunan bank negara (himbara), PT Pos Indonesia, atau langsung melalui Dinas Sosial seperti penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang disalurkan langsung melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP).
Selain itu, pihaknya juga belum bisa menyampaikan angka pasti terhadap jumlah sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan tersebut. Tapi biasanya bantuan sosial dari pemerintah selama ini menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Jumlah DTKS Kota Mataram berdasarkan data Bappeda sekitar 40.000 lebih kepala keluarga (KK)," katanya.
Kendati demikian, tambah Samsul, pihaknya sudah menyatakan siap mendukung kelancaran pendistribusian BLT tersebut. Jika BLT didistribusikan melalui Himbara, Dinsos akan berkoordinasi dengan bank yang ditunjuk pemerintah.
Bila perlu untuk memudahkan pembagian, lanjutnya, Dinsos akan berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memfasilitasi layanan di kecamatan atau kelurahan guna mendekatkan sasaran menerima BLT.
"Begitu juga kalau pendistribusian BLT di Kantor POS, kita siap melakukan koordinasi," katanya.
Dengan harapan, melalui koordinasi dan pengawasan masyarakat bisa terlayani dengan cepat, maksimal, dan tepat sasaran.
Baca juga: Pemkot Mataram segera bagikan bansos BBM ke 23.200 KPM
Baca juga: Pemkot Mataram menyalurkan bansos BBM kepada 20.786 KPM