Komisi IV DPR meminta intensifikasi pertanian guna cegah krisis pangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta adanya penguatan intensifikasi pertanian sebagai strategi utama dalam mencegah potensi krisis pangan di tengah dinamika geopolitik global dan perubahan iklim.

"Tadi, kami sampaikan ke Pak Menteri (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) supaya kalau mengenai pangan ini, mengenai beras sebaiknya kita jangan terlalu bicara besar-besar mengenai ekstensifikasi dari pada lahan pertanian ini, tapi yang penting intensifikasi," kata Titiek usai rapat kerja dengan Menteri Amran di Jakarta, Selasa.

Titiek menekankan ke depan kebijakan pertanian sebaiknya tidak terlalu berfokus pada perluasan lahan atau ekstensifikasi yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Sedangkan, saat ini Indonesia membutuhkan persiapan jangka pendek terutama menghadapi dampak geopolitik global termasuk kekeringan akibat fenomena El Nino.

Sebagai gantinya, ia mendorong intensifikasi pertanian melalui peningkatan frekuensi tanam, seperti dari satu kali menjadi dua kali, atau dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.

Menurutnya langkah tersebut lebih efisien dan dapat menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan tanpa harus membuka lahan baru yang membutuhkan investasi besar.

"Nah, ini kan jumlahnya nanti juga akan sama gitu, dari pada kita ekstensifikasi, biayanya mahal," ujarnya.

Selain intensifikasi, ketersediaan air menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan bantuan pompa air serta perbaikan saluran irigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

"Bantuan-bantuan pompa air diperbanyak. Kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya ini hasil dari pada pertanian kita bisa meningkat," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah pastikan jaga harga dan inflasi pangan

Dalam rapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR itu, Titiek juga mengaku bahwa pihaknya membahas dampak situasi geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pangan nasional.

Penutupan Selat Hormuz serta kenaikan harga bahan bakar menjadi perhatian karena dapat berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri.

Selain itu, ancaman perubahan iklim seperti El Nino yang diperkirakan berlangsung panjang juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah soroti krisis regenerasi sektor pertanian

"Tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa kalau stok kita Alhamdulillah, insya Allah cukup, stok pangan terutama beras," imbuh Titiek.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebesar 4,6 juta ton dalam kondisi aman untuk menghadapi tekanan geopolitik global serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

Dalam rapat kerja itu, Amran mengatakan cadangan beras per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, meningkat dari posisi sebelumnya 4,5 juta ton, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional Indonesia.

"Cadangan beras hari ini, per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi, kemarin 4,5, sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah," kata Amran.