Mataram (Antaranews NTB - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat segera mengusulkan dana jaminan hidup untuk 1.578 kepala keluarga korban gempa bumi di kota itu kepada Kementerian Sosial.

"Angka calon penerima jadup tersebut masih dalam bentuk kepala keluarga (KK), sementara jadup diberikan per jiwa. Jadi kami harus melakukan rincian terhadap anggota keluarga dari KK tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hasnayati di Mataram, Senin.

Ia mengatakan untuk memastikan jumlah anggota keluarga tersebut, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar tidak terjadi kekeliruan.

"Pertemuan dengan dukcapil, kami jadwalkan besok pagi (4/9), dengan harapan dalam dua tiga hari ke depan setelah pertemuan, data jumlah jiwa calon penerima jadup bisa valid," katanya.

Kriteria pemberian jaminan hidup, antara lain warga korban bencana, menjadi pengungsi permanen, serta warga yang kehilangan mata pencahariannya.

"Pengungsi permanen ini adalah pengungsi yang rumahnya rusak berat atau roboh total sehingga mereka tidak bisa kembali ke rumah untuk menjalankan aktivitas seperti biasa," katanya.

Dalam ketentuan, katanya, jaminan hidup diberikan per jiwa bukan per kepala keluarga (KK). Satu jiwa atau satu kepala mendapatkan jaminan hidup Rp10 ribu selama tiga bulan.

"Jadi apabila pada satu KK terdapat lima jiwa, maka dalam sehari mereka mendapatkan Rp50 ribu selama tiga bulan," katanya.

Namun demikian, pihaknya belum mengetahui pasti kapan pencairannya dan bagaimana sistem pencairan pemberian jaminan hidup tersebut, apakah itu dicairkan per hari, per minggu, atau per bulan.

"Yang pasti, pendistribusian dana jadup melalui rekening bank masing-masing calon penerima," katanya.

Hasnayati menambahkan 1.578 rumah yang rusak berat akibat gempa bumi dan menjadi sasaran pendataan calon penerima jaminan hidup tersebut, berada di empat lingkungan, yakni Lingkungan Gontoran, Tegal, Pengempel Indah, Kecamatan Sandubaya, dan Lingkungan Kamasan, Kecamatan Selaparang.

"Setelah data valid, kami akan membuatkan SK Wali Kota Mataram sebagai usulan ke Kementerian Sosial melalui Pemerintah Provinsi NTB," katanya. (*)