Mataram (ANTARA) - Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan atau mutasi jajaran pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
"Kita dukung segera 13 OPD lowong itu di isi. Karena ini menyangkut kebijakan. Kepala OPD yang masih di isi pelaksana tugas (plt) itu harus segera didefinitifkan. Jadi saya minta pertama segera lakukan mutasi," kata Ketua Komisi I DPRD NTB Muhammad Akri di Mataram, Senin.
Menurut dia, bongkar pasang pejabat penting dilakukan pemerintahan baru guna memastikan percepatan dan pengisian jabatan lowong untuk akselerasi dan percepatan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Baca juga: Siap-siap pejabat Pemprov NTB dirombak, kata Gubernur Iqbal
Dalam pengisian jabatan lowong itu, katanya, Gubernur NTB harus tetap berkoordinasi sehingga sesuai dengan kebutuhan, sedangkan kepala OPD yang tidak sesuai dengan bidang atau tidak profesional bekerja juga harus dibersihkan sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan.
"Itu pun harus ada koordinasi dalam mengisi jabatan yang memang menjadi kebutuhan di situ. Kemudian kepala OPD yang tidak sesuai bidangnya atau tidak punya profesionalisme kerja segera dibersihkan saja," katanya.
Terkait dengan perampingan organisasi, Anggota DPRD NTB dari Dapil NTB 7 Lombok Tengah ini, juga setuju dalam rangka efisiensi anggaran.
"Kami tentu mendukung semua program-program yang telah dirumuskan oleh gubernur dalam rangka percepatan pembangunan di NTB. Termasuk juga dengan perubahan struktur di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka melakukan efisiensi dan menyelaraskan dengan kebutuhan di daerah," katanya.
Baca juga: Gubernur NTB Iqbal: Urusan pemerintahan diatur di dalam bukan calo pejabat
Begitu juga dalam hal mutasi, pihaknya mendukung penerapan sistem meritokrasi dalam proses mutasi jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Meritokrasi adalah jalan baru bagi Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, meritokrasi menjadi pijakan dan diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mewujudkan visi-misi NTB makmur mendunia," katanya.
Ia mengemukakan pentingnya kesempatan diberikan kepada Gubernur Lalu Iqbal menjalankan visi dan misinya.
"Kita berikan kesempatan kepada Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk bekerja dan menjalankan visi misinya, termasuk dengan mutasi dan penyegaran di setiap OPD Provinsi NTB, karena tentu Lalu Iqbal lebih paham dengan siapa akan bekerja," kata Akri.
Baca juga: Wacana perampingan OPD Gubernur NTB terpilih langkah jitu
Dalam bongkar pasang jabatan ini diharapkan muncul tim pemerintahan yang solid untuk memastikan jalannya pemerintahan yang mampu bergerak cepat.
"Yang namanya kerja tim itu, harus satu urat dan satu nadi, tidak bisa kepala ke kiri, kemudian tangan dan kaki ke kanan, tidak akan jalan seirama. Jika kepala ke depan, maka semua instrumen tubuhnya harus mengikuti, baru bisa berjalan pemerintahan yang gerak cepat dan mudah sampai ke mana saja," katanya.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi mulai berkantor dan bertemu dengan seluruh kepala OPD di Tambora Hall Kantor Gubernur NTB, Senin.
Usai pertemuan dengan para kepala OPD tersebut, ia memberikan sejumlah statemen terkait dengan pengisian jabatan yang saat ini lowong di sejumlah OPD.
Baca juga: Legislator dukung Gubernur NTB terpilih Iqbal rampingkan OPD
Kepada awak media, Lalu Iqbal menyatakan saat ini terdapat 13 jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB yang tidak memiliki pejabat definitif.
Agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar serta kebutuhan organisasi, ia menyatakan, segera melakukan mutasi jabatan.
Namun, ia tidak menyebut waktu yang pasti kapan digelar mutasi perdana pada era pemerintahannya tersebut.
"Yang kosong saja 13, kita dalam waktu dekat akan segera kita usulkan ke DPRD ada strukturisasi OPD, struktur baru kita ingin lihat di struktur baru ini," kata Iqbal.