Dompu (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) bencana, terutama memasuki musim penghujan yang meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.
“Early warning system ini penting untuk meminimalkan korban akibat bencana alam. Waktu menjadi sangat berharga dalam proses evakuasi warga,” kata Akhdiansyah dalam dialog publik Bencana dan Mitigasi yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Dompu di Gedung Dharma Wanita Dompu, Kamis.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, selama periode 1–31 Januari 2026 tercatat sebanyak 52 kejadian bencana di wilayah NTB. Rinciannya, 26 kejadian banjir, 22 kejadian cuaca ekstrem, dua kejadian tanah longsor, serta dua kejadian gelombang pasang atau abrasi.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tingginya potensi bencana pada musim hujan harus direspons dengan langkah strategis pemerintah, termasuk memastikan ketersediaan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana seperti Kabupaten Dompu.
Baca juga: NTB dikepung bencana: 52 kejadian dalam sebulan, puluhan ribu warga terdampak
Ia menilai kewaspadaan terhadap bencana belum sepenuhnya menjadi prioritas, padahal dampak bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga trauma psikologis serta kerugian akibat kehilangan tempat tinggal dan harta benda.
“Perlu ada mekanisme peringatan resmi yang dapat dipercaya, dilengkapi alat dan tanda bahaya, serta sistem penyebarluasan informasi yang cepat kepada masyarakat,” ujar Ketua IKA PMII NTB itu.
Akhdiansyah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar penanganan bencana tidak mengalami keterlambatan.
“Harus ada langkah cepat dan tepat. Jangan sampai terjadi penundaan karena keterlambatan penanganan justru membuat masyarakat menjadi pihak yang paling menderita,” katanya.
Ia menambahkan, NTB sebagai daerah rawan bencana membutuhkan mekanisme penanganan yang mapan, sehingga ketika bencana terjadi, pemerintah dan masyarakat tidak panik dan dapat segera melakukan penyelamatan sesuai standar mitigasi yang telah disiapkan.
Baca juga: Hadapi cuaca ekstrem, NTB siapkan lima langkah lindungi sentra pangan
Baca juga: Gubernur NTB alokasikan dana BTT Rp16 miliar untuk atasi bencana
Baca juga: Gubernur NTB tekankan pembenahan hulu untuk cegah banjir berulang
Baca juga: Kajian teknis penetapan tanggap darurat bencana di NTB disusun
Baca juga: NTB siapkan anggaran BTT Rp16 miliar tangani bencana