Sumbawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar Rapat Koordinasi Tim Penilai Internal (TPI) dan pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) guna memperkuat tata kelola data sektoral di daerah setempat.
"Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi perangkat daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat tata kelola data sektoral agar semakin berkualitas dan terintegrasi," kata Sekretaris Daerah Sumbawa Barat Hairul, di Sumbawa Barat, Rabu.
Ia mengatakan data memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan cerminan kinerja pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Data yang akurat dapat menentukan arah program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data diharapkan dapat memastikan setiap data organisasi perangkat daerah (OPD) tersusun dengan baik, valid, dan terverifikasi sejak awal sebelum dipublikasikan.
"Data yang dipublikasikan harus valid," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani menyampaikan bahwa capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berada pada angka 2,7 dengan kategori baik.
"IPS Sumbawa Barat masuk kategori baik," katanya.
Untuk itu, ia berharap kepada semua pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam meningkatkan penyusunan data yang tetap akurat serta dorongan untuk terus meningkatkan kualitas data pada tahun 2026.
Baca juga: Wabup ingatkan ASN terkait kartu Sumbawa Barat maju
"Mari tingkatkan kolaborasi untuk peningkatan pembangunan di Sumbawa Barat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbawa Barat Titin Yuliana menjelaskan tahapan pelaksanaan EPSS serta target peningkatan IPS menjadi 3 melalui penguatan proses penilaian dan verifikasi.
"Adapun lokus EPSS Tahun 2026 difokuskan pada pendataan lengkap tuberkulosis oleh Dinas Kesehatan serta pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman," katanya.
Baca juga: Seleksi program beasiswa mekanik untuk alat berat di Sumbawa Barat tetap transparan
Melalui rakor ini diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan data yang akurat, standar, dan terintegrasi, sebagai fondasi pembangunan yang lebih tepat sasaran menuju Kabupaten Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
"Data yang dihasilkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.