Sumbawa Barat perkuat koordinasi cegah penyakit masyarakat

Sumbawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperkuat koordinasi lintas sektoral guna meningkatkan pencegahan penyakit masyarakat (pekat) yang dinilai mulai meresahkan.

"Penyakit masyarakat ini adalah kegelisahan semua. Kita tidak cukup hanya rapat, tetapi harus langsung mengeksekusi langkah-langkah konkret," kata Sekretaris Daerah Sumbawa Barat drh Haerul di Sumbawa Barat, Kamis.

Ia menegaskan penanganan pekat harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari aparat hingga masyarakat, agar upaya pencegahan berjalan efektif.

Menurut dia, kebijakan yang telah diterapkan, seperti pemberlakuan jam malam bagi pelajar, belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan pengawasan dan peran aktif berbagai pihak.

Untuk itu, ia mendorong optimalisasi peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

Selain itu, Haerul menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur kerja yang jelas dan standar operasional prosedur (SOP), sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembinaan fisik dan spiritual dalam upaya pencegahan.

Baca juga: Sebanyak 30 ASN di Sumbawa Barat menerapkan WFH

“Penguatan gizi jasmani harus diimbangi dengan penguatan gizi rohani melalui semangat kebersamaan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbawa Barat Muhammad Mujahid Imaduddin menilai persoalan penyakit masyarakat merupakan masalah serius yang harus ditangani secara komprehensif.

Ia mengajak seluruh pihak meningkatkan sinergi dalam mencegah berbagai bentuk penyakit masyarakat.

Baca juga: Wabup ingatkan ASN terkait kartu Sumbawa Barat maju

"Mari tingkatkan sinergitas untuk mencegah terjadinya penyakit masyarakat untuk kemajuan Sumbawa Barat," katanya.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, perangkat daerah, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.