Mataram (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sejumlah intervensi untuk mengendalikan harga minyak goreng dan elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram yang berkontribusi terhadap inflasi April 2026.
Ketua TPID NTB Abul Chair mengakui kenaikan harga dan kelangkaan yang terjadi terhadap dua komoditas tersebut mulai membebani ekonomi masyarakat.
"Ketika ada warning seperti itu, maka kami langsung bergerak untuk meredam. Kami telpon Pertamina, kami telpon pemasok, kami lakukan koordinasi ke mana-mana," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Selasa.
Abul menyampaikan langkah intervensi tidak hanya penguatan koordinasi dengan pemasok dan distributor, tetapi juga melalui operasi pasar murah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, komoditas minyak goreng dan elpiji tiga kilogram masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,04 persen pada April 2026.
Menurut dia, fenomena musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan turut menjadi salah satu penyebab kenaikan harga dan kelangkaan komoditas bahan pokok di sejumlah daerah.
"Lebaran adalah salah satu yang menyebabkan permintaan meningkat. Hukum permintaan dan penawaran yang kemudian kami kendalikan sedemikian rupa, sehingga tidak begitu menimbulkan inflasi ataupun deflasi," papar Abul.
Pada 7 Mei 2026, Pemerintah Provinsi NTB menjadwalkan rapat koordinasi TPID dengan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah lanjutan dalam aspek pengendalian inflasi mengingat akhir bulan ini ada perayaan Idul Adha.
Abul yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB tersebut menuturkan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat intervensi pasar agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga.
Selama sebulan terakhir, pantauan harga riil minyak goreng premium di Kota Mataram telah menyentuh angka Rp21.000 hingga Rp23.000 per liter melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Harga elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram juga serupa dijual mahal sekitar Rp23.000 sampai Rp25.000 per tabung. Harga yang relatif tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan stok, sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari elpiji bersubsidi tersebut.