Dompu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memperkuat pengelolaan data statistik sektoral guna menjaga arah kebijakan pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral, Penetapan Standar Pelayanan dan Sosialisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dompu Tahun 2026 yang digelar di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Selasa.
Kegiatan itu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, perguruan tinggi, NGO hingga perwakilan media massa guna memperkuat integrasi data pembangunan daerah yang akurat dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Ansary mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi instrumen penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah.
"PDRB digunakan untuk evaluasi kinerja, dasar penyusunan kebijakan hingga analisis daya saing daerah. Dari situ kita bisa menentukan sektor mana yang perlu diperkuat pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Ia menjelaskan, nilai PDRB Kabupaten Dompu atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2025 mencapai Rp9,705 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp5,740 triliun.
Menurut Aris, kemampuan ekonomi Dompu menunjukkan tren meningkat sejak 2021 hingga 2025 dengan sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.
"Sektor pertanian mendominasi struktur ekonomi Dompu sebesar 40,44 persen, kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 16,33 persen," katanya.
Mantan Kadis PUPR itu menilai, sektor perdagangan memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor pertanian karena menjadi faktor pendukung distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial menyumbang sekitar 8,71 persen terhadap PDRB atau setara Rp845 miliar, sementara sektor konstruksi berkontribusi sebesar 7,61 persen atau sekitar Rp738 miliar.
Namun demikian, sektor konstruksi mengalami perlambatan pada 2025 akibat berkurangnya alokasi dana transfer pusat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK), yang selama ini menjadi salah satu penggerak proyek pembangunan daerah.
"Tahun ini sektor konstruksi agak melambat karena efisiensi anggaran pemerintah pusat dan tidak adanya DAK seperti sebelumnya," ujarnya.
Dari sisi pengeluaran, Aris mengatakan pertumbuhan ekonomi Dompu masih didominasi konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama distribusi PDRB daerah.
"Konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan dan sektor yang potensial dilirik pelaku usaha karena kontribusinya paling besar terhadap distribusi PDRB," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi mengatakan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merekam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
"Kalau kita ingin melihat kemajuan suatu daerah, maka yang dilihat adalah aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi bisa berjalan baik kalau didukung stabilitas keamanan, politik, hingga ketahanan pangan dan energi," ujarnya.
Menurut dia, stabilitas daerah menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat sehingga unsur pertahanan dan keamanan turut dilibatkan dalam pembahasan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ahwan menjelaskan, BPS berperan sebagai lembaga yang mengagregasi dan menghitung data dari berbagai OPD teknis.
"BPS hanya mengagregasi dan menghitung data, sementara aktivitas sektoral berasal dari OPD teknis. Misalnya data bantuan sosial berasal dari Dinas Sosial, lalu kami menghitung dampaknya terhadap konsumsi masyarakat dan sektor ekonomi," katanya.
Ia mencontohkan, peningkatan bantuan sosial dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kalau konsumsi masyarakat naik, berarti aktivitas ekonomi juga meningkat karena masyarakat membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Selain sektor sosial, Ahwan menyebut sektor kelautan dan perikanan juga memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila aktivitas produksi dan dukungan terhadap nelayan meningkat.
"Makin banyak aktivitas perikanan dan nelayan yang berproduksi, maka pertumbuhan ekonomi sektor kelautan juga akan meningkat," katanya.
Ia menambahkan, penyediaan data sektoral yang akurat menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kualitas statistik pembangunan daerah.
Menurut dia, BPS secara rutin meminta data pendukung kepada OPD terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD), Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian hingga instansi lainnya.
"Setiap bulan kami bersurat kepada OPD untuk meminta data pendukung yang nantinya akan diintegrasikan dan diolah menjadi statistik sektoral," katanya.
Selain mengumpulkan data dari instansi pemerintah, BPS juga melakukan survei langsung terhadap sektor swasta guna memastikan kualitas dan akurasi data ekonomi daerah tetap terjaga.
Baca juga: Pemkab Dompu dorong "kurban produktif" perkuat ekonomi lokal
Baca juga: 75 Pejabat lolos seleksi administrasi JPT Pratama Pemkab Dompu
Baca juga: Dompu percepat RAT 63 Koperasi Desa Merah Putih