Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa rumah dan kendaraan dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN).
"Ada rumah satu, kendaraan satu," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Ia menyatakan rumah milik Sunjaya yang disita itu berlokasi di Desa Adidarma, Gunungjati, Kabupaten Cirebon.
Namun, Ali belum bisa merinci lebih jauh total nilai aset yang telah disita tersebut.
"Untuk nilainya kami belum konfirmasi lebih lanjut karena ini kan masih berjalan terkait dengan perkara TPPU Pak S (Sunjaya). Nanti keseluruhannya setelah berkas semua selesai bisa dilihat ada berapa aset yang dilakukan penyitaan," ucap Ali.
Dalam proses penyitaan itu, ia juga menyatakan sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas KPK dengan sekelompok orang.
"Ada yang mengambil gambar tanpa izin setelah dikomunikasikan ternyata tidak ada identitas itu dari teman-teman media. Setelah ditanya tidak menunjukkan identitas jelas media mana sehingga dikhawatirkan ada penyalahgunaan atau hal-hal lain yang tidak sesuai aturan hukum sehingga memang betul meminta untuk dihilangkan gambar-gambar yg telah diambil," tuturnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan Sunjaya sebagai tersangka TPPU pada 4 Oktober 2019.
Penetapan Sunjaya sebagai tersangka TPPU tersebut merupakan pegembangan perkara suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Sunjaya telah diproses KPK dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung dalam kasus suap tersebut.
Adapun total penerimaan tersangka Sunjaya dalam perkara TPPU adalah sebesar sekitar Rp51 miliar.
Berita Terkait
Nico Siahaan dikonfirmasi KPK soal uang Rp250 juta untuk kegiatan partai
Selasa, 29 Oktober 2019 12:30
Dua pengendali pungli Rutan KPK sampaikan permintaan maaf
Selasa, 16 April 2024 17:50
Jadi tersangka korupsi insentif pegawai, KPK cegah Bupati Sidoarjo ke luar negeri
Selasa, 16 April 2024 14:00
KPK tetapkan Bupati Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai
Selasa, 16 April 2024 13:54
KPK harap Prabowo bisa jembatani koordinasi Polri-Kejagung
Selasa, 2 April 2024 18:43
KPK menunggu salinan putusan kasasi MA untuk Bupati Mimika-Papua
Selasa, 2 April 2024 18:12
KPK: Tak ada pelanggaran etik dalam laporan jaksa peras saksi
Selasa, 2 April 2024 17:14
KPK panggil Anggota DPR RI Lasmi Indaryani terkait TPPU
Selasa, 2 April 2024 16:25