Organda NTB mengeluhkan harga onderdil mahal saat Corona

Mataram (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat mengeluhkan harga onderdil kendaraan roda empat yang relatif mahal sebagai dampak tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah merebaknya "Coronavirus Desease 19" (COVID-19).

"Onderdil itu kan sebagian juga diimpor, otomatis harganya pasti naik seiring mahalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kecuali kalau bisa dibuat di lokal atau dalam negeri," kata Ketua DPD Organda NTB, Antonius Zaremba, di Mataram, Senin.

Relatif mahalnya harga onderdil, kata dia, tidak diimbangi dengan pemasukan yang memadai di tengah merebaknya virus Corona. Para penumpang sudah tidak ramai lagi seperti hari normal, meskipun terminal, bandara dan pelabuhan tetap dibuka oleh pemerintah.

Pengusaha maupun pengemudi moda transportasi darat antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar kota antar provinsi (AKAP) tetap beroperasi seperti biasa, meskipun kondisi jumlah penumpang sudah sangat sepi.

"Saya pantau AKDP jurusan Kota Mataram-Kabupaten Lombok Timur, tetap beroperasi. Bahkan, saya berdialog langsung dengan para sopi yang juga menjadi pemilik angkutan. Mereka sangat terdampak, tapi tetap berikhtiar," ujarnya.

Ia menambahkan pengusaha AKAP juga tetap mengoperasikan armadanya untuk melayani penumpang yang ingin ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Hal itu tetap dilakukan meskipun pemerintah memberlakukan kebijakan pengurangan jumlah penumpang untuk mencegah penularan COVID-19.

"Jadi penumpang harus diatur jaraknya, tidak boleh berdekatan. Misalnya, kursi penumpang bus yang biasanya 30 orang harus terisi 15 orang," ucap Antonius.

Melihat beban pengusaha dan sopir angkutan darat, ia berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan keringanan, baik berupa pemberian bantuan dana maupun keringanan dari sisi perpajakan dan angsuran kendaraan di perusahaan pembiayaan.

Organda NTB juga sudah berkoordinasi dengan DPP Organda di Jakarta, agar meneruskan aspirasi para pengusaha dan pengemudi angkutan darat ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

"Kami juga sudah mendata jumlah pengemudi transportasi darat yang tergabung dalam Organda NTB. Data tersebut segera kami kirim ke Jakarta dan Dinas Perhubungan NTB," kata Antonius.