Mataram, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pertumbuhan sebanyak 20.000 unit wirausaha baru di tahun 2010 guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
"Tahun 2009 sudah terbangun 10.000 wirausaha baru, dan ditargetkan taun 2010 terbangun 20.000 wirausaha baru," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) KH. M. Zainul Majdi, saat menyampaikan pidato kepala daerah menjelang Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI, di Mataram (16/8).
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB memprogramkan pertumbuhan 100.000 wirausaha baru guna memacu pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2013.
Pertumbuhan 100 ribu wirausaha baru itu sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2008-2013, termasuk 2.000 unit koperasi berkualitas.
Pertumbuhan wirausaha baru dan pengembangan koperasi itu merupakan bagian dari lima pilar pembangunan daerah NTB lima tahun yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, rumpun hijau dan ekonomi .
Pertumbuhan wirausahabaru dan pengembangan koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk dalam program prioritas ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat yang semakin kuat dan memiliki jaringan yang mengakar.
Pemerintah Provinsi NTB menjadikan wirausaha baru dan pengembangan koperasi dan UMKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan utama di daerah yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan msyarakat.
Upaya memacu pertumbuhan wirausaha baru dan pengembangan koperasi dan UMKM menjadi bagian prioritas pembangunan ekonomi yang menjadi tugas pemerintah dan pihak terkait lainnya termasuk KADIN.
"Pertumbuhan wirausaha baru yang ditargetkan bertambah secara gradual hingga mencapai 100.000 di penghujung tahun 2013 itu, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan," ujar gubernur.
Versi Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah warga miskin di wilayah NTB yang tercatat sampai Maret 2010 mencapai 1.009.352 jiwa atau 21,55 persen dari jumlah penduduk di provinsi itu yakni sebanyak 4,3 juta jiwa.
Namun, mayoritas penduduk miskin di Provinsi NTB itu menghuni kawasan perkotaan di sepuluh kabupaten/kota yakni tercatat sebanyak 552.617 jiwa, dan sebanyak 456.735 jiwa penduduk miskin lainnya mendiami kawasan perdesaan di wilayah NTB.
Menurut Kepala BPS NTB, Soegarendra, NTB merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan pada triwulan pertama tahun 2010, yakni sebanyak 1,23 poin atau menurun dari 1.050.948 jiwa (22,78 persen) di tahun 2009 menjadi 1.009.352 jiwa (21.55 persen).
"Jika dibandingkan dengan rata nasional penurunan angka kemiskinan yang mencapai 0.82 poin (dari 14,15 persen di tahun 2009 menjadi 13,33 persen di tahun 2010), maka NTB masih lebih baik dan berada pada urutan keenam penurunan tertinggi angka kemiskinan pada semester pertama 2010," ujarnya.
Sementara pendapatan perkapita penduduk miskin atau garis kemiskinan (GK) pada tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp196.185/orang/tahun atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2009 sebesar Rp185.025/orang/tahun.
Daris kemiskinan makanan (GKM) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan garis kemiskikan bukan makakan (GKBM), yakni pada posisi Maret 2010 untuk GKM tercatat Rp149.358/orang sedangkan GKBM sebesar Rp46.827/orang.
Garis kemiskinan daerah perkotaan pada Maret 2010 juga lebih tinggi dari garis kemiskinan di perdesaan yakni Rp223.784 untuk perkotaan dan Rp176.283 untuk perdesaan.
Dalam menakar angka kemiskinan itu, BPS NTB menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan dengan pendekatan tersebut kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Sementara metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri atas dua komponen, yakni GKM dan GKBM dan penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
