Puluhan mahasiswa yang dikoordinir M. Isa Ihromi tersebut merupakan gabungan dari Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI) wilayah NTB, BEM Universitas Mataram, BEM IKIP Mataram dan BEM STKIP Hamzanwadi Selong, Kabupaten Lombok Timur.
Aksi unjuk rasa memperingati hari Kebangkitan Nasional itu berlangsung damai dan mendapat pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polres Mataram.
Dalam orasinya, M. Isa Ihromi, menilai janji Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi terkait pendidikan gratis hanya catatan kosong yang dijadikan sebagai bahan retorika dan hanya untuk orang-orang berduit.
"Pendidikan di NTB, belum mampu mengakomodir semua kalangan. Kemiskinan, pengangguran dan kebodohan selalu menghiasi peta kehidupan masyarakat NTB. Masyarakat miskin hanyalah jadi korban janji para elit politik," ujarnya.
Isa yang juga Ketua BEM Universitas Mataram, menyebutkan penduduk miskin di NTB yang berjumlah lebih dari satu juta orang atau 21,55 persen dari 4,3 juta penduduk NTB, hanya bisa menjadi penonton dalam dunia pendidikan.
Jumlah penduduk miskin di NTB yang masih tergolong tinggi itu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di NTB belum serius membebaskan warganya dari kemiskinan dan keterbelakangan.
Oleh sebab itu, katanya, pihaknya menuntut pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji kembali anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar tidak dimasukkan dalam gaji pendidik dan biaya operasional kedinasan di lingkup instansi yang terkait dengan pendidikan.
Pemerintah juga harus menambah sasaran bantuan pendidikan bagi siswa miskin yang putus sekolah, terutama bagi siswa yang tidak mampu dan merealisasikan pendidikan gratis serta tingkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan.
"Kami juga menuntut lembaga legislatif memaksimalkan perannya untuk mengawasi kinerja eksekutif," kata Isa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Lalu Syafi'i ketika menerima para pendemo, mengatakan, pihaknya tetap berupaya untuk memajukan kualitas pendidikan dalam rangka memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Tapi indikator IPM tidak hanya indikator pendidikan, ada sektor kesehatan dan ekonomi yang juga menjadi penilaian. Silahkan tanya ke Dinas Kesehatan atau Dinas Koperasi, Biro Ekonomi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apa yang sudah dilakukan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penilaian kinerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
"Saya berterimakasih terhadap pikiran-pikiran dari para mahasiswa terkait dengan kemajuan pendidikan di NTB. Saya juga berharap para mahasiswa memberikan bantuan doa agar segala ikhtiar untuk kemajuan daerah bisa tercapai," ujarnya.
Usai berdialog dengan Kepala Dinas Dikpora NTB, puluhan mahasiswa melanjutkan aksi unjuk rasa di perempatan Bank Indonesia Mataram. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
