"Setelah dilakukan validasi data sasaran dan cakupan vaksinasi COVID-19, ternyata 6.000 guru yang sebelumnya diklaim belum vaksin masuk ke data kelompok pelayanan publik," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Selasa.
Dengan demikian, cakupan vaksinasi COVID-19 untuk sekitar 9.000 guru di Kota Mataram sudah mencapai 91 persen, non-guru atau pegawai 89 persen, sedangkan siswa mencapai 68 persen.
"Untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi guru, kami aktif memberikan arahan dan imbauan agar kepala sekolah bisa mengajak guru-guru untuk divaksinasi," katanya.
Lebih jauh Fatwir mengakui, guru yang belum disuntik vaksin ini sebagian besar berasal dari guru-guru di sekolah swasta.
Menurut Fatwir, untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi guru di sekolah swasta ini, pihaknya sudah berulang kali mengirimkan surat izin pelayanan vaksinasi di sekolah masing-masing.
Bahkan, katanya, dalam surat tersebut dicantumkan sanksi administrasi terhadap sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan vaksinasi.
"Sayangnya hal itu kurang mendapatkan perhatian, apalagi sekolah yang dikelola yayasan. Ada beberapa sekolah secara jelas menolak, tapi ada juga yang belum mau karena alasan masih ragu-ragu," katanya.
Terkait dengan itu, disdik kembali akan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram dan tim vaksinasi, baik dari jajaran TNI/Polri, maupun dari Dinas Kesehatan Kota Mataram.
Kalaupun guru-guru yang ada di sekolah swasta tersebut tetap tidak mau divaksin, katanya, maka mereka nantinya diminta untuk membuat surat pernyataan beserta alasannya.
"Ini akan menjadi tugas satgas COVID-19, termasuk jajaran TNI/Polri, agar satgas memiliki acuan riil ketika dilakukan validasi cakupan vaksinasi," katanya.
Pewarta : Nirkomala
Editor:
Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
