Mataram, 28/3 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H.M. Zainul Majdi menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada 164.955 orang siswa miskin mulai tingkat SD/MI/SDLB hingga SMA/MSK/SMALB di sepuluh kabupaten/kota untuk tahun 2009 dialokasikan Rp80,56 miliar.
  Dana bantuan pendidikan siswa miskin periode Januari-Maret 2009 diserahkan Gubernur NTB kepada perwakilan siswa miskin dari 10 kabupaten/kota di Mataram, Sabtu, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H. Rahmat Hidayat dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), H. Ma'shum.
  Total alokasi dana bantuan pendidikan bagi siswa miskin selama satu tahun untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA Kota Mataram Rp4,26 miliar untuk 8.491 orang, Kabupaten Lombok Barat Rp12 miliar lebih untuk (24.710 orang) dan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp4,31 miliar (untuk 9281 orang).
  Sementara Kabupaten Lombok Tengah Rp15,01 miliar (30.653 siswa) miskin, di Lombok Tengah Rp16,92 miliar(35.464 orang), di Lombok Timur Rp2,11 miliar (4.327 siswa), di Kabupaten Sumbawa Barat Rp5,90 miliar (12.141 siswa) di Sumbawa, di Kabupaten Bima Rp10,67 miliar (21.260 orang), dan Kota Bima Rp3,09 miliar (5.770 orang.
  Pada kesempatan tersebut diserahkan dana pendidikan bagi siswa miskin periode Januari-Maret 2009 tingkat SD/MI/ masing-masing sebesar Rp90.000 per siswa, sementara siswa SMP/MTs Rp144.000 per siswa dan siswa SMA/SMK/MA Rp195.000 per siswa.
  Gubernur NTB H.M. Zainul Majdi mengharapkan dana bantuan dana untuk siswa miskin tersebut semakin berkurang jumlahnya, bukan karena kemampuan APBB berkurang, tetapi kemampuan masyarakat untuk membiayi pendidikan putra putrinya kian meningkat.
  "Saya mengharapkan bantuan dana pendidikan untuk siswa miskin ini ke depan semakin berkurang, bukan karena kempuan APBD yang semakin menurun, tetapi kemampuan masyarakat meningkat untuk membiayai pendidikan putra putrinya," katanya.
  Ia mengatakan, hal yang mendasar dan seringkali menjadi pembenaran rendahnya kualitas pendidikan adalah rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya guru secara kualitatif maupun kuantitatif serta penyebarannya juga masih merupakan masalah yang kompleks.
  Seiring dengan hal tersebut muncullah berbagai isu strategis mengenai program pembangunan pendidikan di NTB, antara lain rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), keadilan dan pemerataan yang kurang di sektor pendidikan, rendahnya angka rata-rata lama sekolah rendahnya angka melek huruf hanya mencapai 80,10 persen.
  Pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD serta memajukan pengetahuan dan teknologi. 
  Dalam konteks tersebut, kata Zainul, pemerintah daerah kini menempatkan program pendidikan, kesehatanm ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur daerah sebagai prioritas pembangunan daerah dan saat ini diawali dengan penyerahan bantuan pendidikan kepada siswa miskin.(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026