RUSIA AKUI NTC SEBAGAI PEMERINTAH LIBYA

            Moskow, 2/9 (ANTARA/AFP) - Rusia hari Kamis secara resmi mengakui kelompok pemberontak Dewan Transisi Nasional (NTC) sebagai pemerintah yang berkuasa di Libya, kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.            "Federasi Rusia mengakui Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintah yang berkuasa dan mengamati program reformasinya yang mencakup penyusunan konstitusi baru, penyelenggaraan pemilihan umum dan pembentukan pemerintah," katanya.            "Negara kami membentuk dan melanjutkan hubungan diplomatik dengan Libya sejak 4 September 1955 tanpa terputus, tidak masalah siapa pemerintah yang berkuasa di Tripoli," lanjut pernyataan itu.            "Kami bertindak atas dasar pemikiran bahwa kesepakatan dan kewajiban yang telah dicapai antara Rusia dan Libya tetap berlaku dalam hubungan antara kedua negara dan akan dihormati," tambah kementerian Rusia itu dalam pernyataan tersebut.            Pengakuan Rusia terhadap pemerintah sementara NTC itu disampaikan setelah langkah-langkah serupa oleh AS dan selusin negara lain. Pengakuan itu juga diumumkan pada hari yang sama ketika Prancis menjadi tuan rumah konferensi "Teman Libya" di Paris untuk membantu Libya membangun kembali.            Dewan Transisi Nasional (NTC) sedang dalam proses memindahkan pemerintah mereka ke Tripoli dari markas sebelumnya di Benghazi, setelah mencapai kemenangan-kemenangan atas pasukan Gaddafi.            NTC, yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak, sejauh ini melobi keras untuk pengakuan diplomatik dan perolehan dana untuk mempertahankan perjuangan berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel pemimpin Libya Muammar Gaddafi.            Negara-negara besar yang dipelopori AS, Prancis dan Inggris membantu mengucilkan Gaddafi dan memutuskan pendanaan dan pemasokan senjata bagi pemerintahnya, sambil mendukung dewan pemberontak dengan tawaran-tawaran bantuan.            Kelompok pemberontak Libya kini telah memasuki Tripoli dan rejim Gaddafi telah dianggap jatuh oleh banyak kalangan.            Negara-negara yang telah mengakui NTC sebagai perwakilan sah rakyat Libya antara lain Rusia, Mesir, Chad, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Gambia, Italia, Yordania, Malta, Qatar, Senegal, Spanyol dan AS.            Selama beberapa bulan Libya di bawah Gaddafi digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret.            Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya.            Aliansi 28 negara itu sejak 31 Maret juga memimpin serangan-serangan udara terhadap pasukan darat rejim Gaddafi.            Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Gaddafi, yang membuat marah Barat.            Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Gaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Namun, pasukan Gaddafi kemudian sempat menguasai lagi daerah-daerah tersebut.            Ratusan orang tewas dalam penumpasan oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu.            Gaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa. Gaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak.            Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun. (*)