Mataram (ANTARA) - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai Koalisi Partai Golkar, PPP, dan PAN yang dinamai “Koalisi Indonesia Bersatu” bukan koalisi terkait Pilpres 2024, tetapi diindikasikan merupakan alat bargaining politik di tengah menguatnya isu reshuffle Kabinet.
Dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5), Ketua Dewan Pembina LGP tidak tanggung-tanggung memprediksi bahwa koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung bila mereka tidak punya kandidat Capres yang memiliki magnit atau perekat koalisi.
Menurut Mochtar Mohamad yang dikenal dengan sapaan “M2” itu, koalisi tiga partai politik tersebut bisa saja lahir atas sepengetahuan Presiden Jokowi, apalagi koalisi itu lahir dari koalisi besar Pemerintah.
Jika itu yang terjadi, lanjutnya, bisa saja “move” tersebut dimainkan oleh satu anggota Kabinet Jokowi. Namun jika tidak diketahui Jokowi, maka pantas bagi Presiden untuk mereshuffle para pembantunya, dalam hal ini menteri yang kinerjanya kurang memuaskan, terlebih persoalan ekonomi bangsa masih memprihatinkan.
Disebutkan, mengacu pada data survey, ada tiga persoalan besar yang harus diatasi, di antaranya masalah kenaikan harga bahan-bahan pokok sampai 47,6 persen, kemiskinan 22,1 persen, dan pengangguran 11,1 persen, sedangkan yang merasakan kenaikan harga bahan-bahan pokok 97 persen.
Kembali terkait soal koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar Pemerintah, menurut Ketua Dewan Pembina LGP, munculnya koalisi tersebut menunjukkan kesan tidak solidnya pemerintahan Jokowi, dan ini merugikan Pemerintah karena ada koalisi dalam koalisi.
Kesan lain yang muncul adalah bahwa tiga partai yang telah membentuk koalisi tersebut tidak percaya diri menghadapi Pileg dan Pilpres, dan koalisi semacam itu berpeluang tidak tahan lama atau bisa bubar di tengah jalan.
Dalam kaitan itu disebutkan bahwa dari hasil survey terakhir yang dirilis Charta Politika, elektabilitas ketiga Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah satu persen.
Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa koalisi tiga partai politik itu bukan merupakan koalisi yang dipersiapkan untuk kepentingan Pilpres 2024.
Lebih dari itu, koalisi itu bisa saja tidak lolos kalau dibawa ke mekanisme partai masing-masing lantaran berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold partai yang bersangkutan, bahkan ketua-ketua umum masing-masing partai berpotensi dilengserkan sebelum Pemilu jika langkah-langkah yang mereka ambil membahayakan partai.
Ketua Dewan Pembina LGP juga menyinggung bahwa koalisi tiga partai tersebut semata-mata “gerbong kosong”, sebab para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar ketiga pimpinan partai tersebut. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan misalnya, menjadi figur yang disukai para pemilih tiga partai tersebut.
Survey Charta Politika menyebutkan 26,8 persen pemilih Golkar, 16,7 persen pemilih PAN, dan 12 persen pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo, sementara 24,1 pesen pemilih Golkar, 38,9 persen pemilih PAN, dan 24,0 persen pemilih PPP memilih Anies Baswedan.
Kalau melihat data survei Charta Politika tanggal 10 – 17 April 2022, preferensi pemilih tiga partai politik itu tergerus oleh dua kandidat Capres yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Pernyataan Ketua Dewan Pembina LGP itu juga disampaikannya pada Halal Bihalal Idul Fitri 1443 H, Sabtu 14 Mei 2022 yang digelar oleh DPC LGP Kabupaten Indramayu yang dihadiri Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, dan Sekjen DPP LGP serta jajaran Pengurus DPP LGP, DPD LGP Jabar, dan DPC LGP Indramayu.
Berita Terkait
Sikap Prabowo larang pendukung demo sudah tepat
Sabtu, 20 April 2024 5:37
Tiga ormas Islam dukung MK beri putusan adil
Jumat, 19 April 2024 20:01
KPU: Putusan PHPU adalah kewenangan hakim MK
Jumat, 19 April 2024 19:59
Prabowo imbau pendukungnya tidak lakukan aksi damai di MK
Jumat, 19 April 2024 19:57
Senin pagi, MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024
Jumat, 19 April 2024 19:54
Majelis hakim MK cermati 14 surat "amicus curiae" terkait PHPU Pilpres 2024
Jumat, 19 April 2024 19:50
Hakim MK dalam fase krusial putuskan sengketa Pilpres
Jumat, 19 April 2024 6:48
MK sebut hanya 14 "amicus curiae" PHPU Pilpres 2024
Kamis, 18 April 2024 18:58