Mataram, 22/12 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, mengungkapkan bahwa realiasi APBN 2011 di wilayah Nusa Tenggara Barat, menumpuk diakhir tahun karena berbagai penyebab.
"Ini selalu berulang dari tahun ke tahun, selalu saja realisasi anggaran menumpuk diakhir tahun, baik di tingkat pemerintah daerah, maupun instansi vertikal yang beraktivitas di NTB. Baik itu instrumen APBD maupun APBN," kata Zainul, pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Satuan Kerja (Satker), di Mataram, Kamis.
Penyerahan DIPA 2012 itu merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan kementerian/lembaga dan gubernur di Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2011.
Dengan penyerahan DIPA 2012 itu, maka kantor pemerintah yang melayani masyarakat sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sejak hari pertama pada 2012 dengan dukungan penyediaan dana dari Kementerian Keuangan maupun dari APBD.
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran (PA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
DIPA 2012 yang diserahkan itu mencakup 522 dokumen senilai Rp6,037 triliun lebih, meliputi DIPA kantor pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah, berjumlah 26 dokumen dengan nilai Rp2,053 triliun lebih.
Selanjutnya, DIPA kantor daerah sebanyak 299 dokumen dengan nilai Rp2,69 triliun lebih, DIPA tugas pembantuan untuk SKPD di provinsi/kabupaten/kota sebanyak 113 dokumen dengan nilai Rp495,562 miliar lebih, DIPA dekonsentrasi untuk SKPD provinsi sebanyak 70 dokumen dengan nilai Rp592,166 miliar, dan DIPA urusan bersama untuk SKPD kabupaten/kota sebanyak 14 dokumen dengan nilai Rp205,582 miliar lebih.
DIPA 2012 untuk NTB itu meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan DIPA 2011, yakni sebesar Rp4,734 triliun lebih yang mencakup 508 dokumen.
Selain DIPA, dana APBN untuk NTB di 2012 lainnya yakni dana transfer ke daerah yang teralokasi sementara sebesar Rp8,232 triliun lebih.
Dengan demikian, total APBN 2012 untuk NTB, teralokasi sebesar Rp14,269 triliun lebih, yang terdiri dari DIPA sebesar Rp6,037 triliun lebih, dan dana transfer ke daerah yang teralokasi sementara sebesar Rp8,232 triliun lebih.
Berbeda dengan APBN 2011 untuk NTB yang teralokasi sebesar Rp10,88 triliun lebih, terdiri atas DIPA sebesar Rp4,734 triliun lebih, dan dana transfer ke daerah sebesar Rp6,146 triliun lebih.
DIPA 2011 itu mencakup 508 dokumen senilai Rp4,734 triliun lebih, meliputi DIPA kantor pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah, berjumlah 27 dokumen dengan nilai Rp1,474 triliun lebih.
Selanjutnya, DIPA kantor daerah sebanyak 290 dokumen dengan nilai Rp2,39 triliun, DIPA tugas pembantuan untuk SKPD di provinsi/kabupaten/kota sebanyak 112 dokumen dengan nilai Rp316,373 miliar, DIPA dekonsentrasi untuk SKPD provinsi sebanyak 71 dokumen dengan nilai Rp393,677 miliar, dan DIPA urusan bersama untuk SKPD kabupaten/kota sebanyak delapan dokumen dengan nilai Rp159,729 miliar.
DIPA 2011 untuk NTB itu juga meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan DIPA 2010, yakni sebesar Rp 3,995 triliun lebih yang mencakup 377 dokumen.
Zainul mengatakan, penyebab menumpuknya realisasi APBN 2011 di akhir tahun itu, antara lain perencanaan yang tidak matang, 'job deskription' bidang tugas dan unit kerja, dan hubungan antarunit kerja yang belum baik.
Ia menyebut realisasi APBN 2011 sampai akhir triwulan III (September) secara keseluruhan yang dialokasikan untuk NTB baru mencapai 54,07 persen.
"Ini berarti selama sembilan bulan yakni Januari hingga September 2011, baru setengah lebih sedikit dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan oleh pelaku pembangunan, perangkat pemerintah pusat maupun daerah yang menggunakan dana APBN di provinsi ini," ujarnya.
Hal itu, kata Zainul, merupakan tugas bersama untuk memastikan realisasi di Triwulan IV 2011 dapat terlaksana secara lebih baik, lebih intensif dan sesuai harapan semua pihak.
Menurut dia, terus berulangnya peristiwa realisasi anggaran yang menumpuk diakhir tahun itu, menujukkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi secara bersama-sama instansi vertikal maupun horizontal di wilayah NTB.
"Jangan sampai tahun berikutnya anggaran ada tetapi kita tidak mampu membelanjakannya dengan baik. Saya pikir ini kurang baik, berbeda kalau tidak bisa laksanakan proses pembangunan karena tidak ada anggaran, tapi ini ada anggarannya tetapi karena satu dan lain sebab lalu tidak bisa memanfaatkannya," ujarnya. (*)