Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BBKBN) Hasto Wardoyo meminta semua anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) rutin melakukan pemantauan pada keluarga sebagai upaya mendukung audit kasus kekerdilan pada anak (stunting) berjalan optimal.
“Dari kasus-kasus stunting, kalau kita ingin mengejar kasus yang sudah terjadi (masalah yang dihadapi), kita sering kehabisan waktu. Maka, strategi yang paling hebat adalah mencegah lahirnya anak stunting baru,” kata Hasto dalam Coaching Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Hasto menuturkan pengolahan data yang akurat dan tersistem dengan baik dalam melakukan audit kasus stunting merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kesalahan hipotesis saat memeriksa kasus.
Audit kasus stunting dijalankan oleh para ahli, seperti ahli gizi, dokter anak dan ahli lingkungan, sehingga data keluarga yang mencakup kondisi rumah, status gizi keluarga, kondisi kesehatan ibu dan lain sebagainya harus selalu ter-update setiap waktu.
“Siapa saja warganya yang tidak punya jamban, yang tidak punya air bersih, by name by address itu ada di BKKBN. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mohon ini dipastikan oleh tim percepatan penurunan stunting. Tiap tim harus punya data ini,” ujar dia.
Hasto menambahkan TPK yang ada sebanyak 600 ribu personel, yang dibagi dalam 200 ribu tim itu diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat untuk mengetahui sumber utama penyebab anak terkena stunting.
Baca juga: BKKBN sebut terjadi fenomena reurbanisasi saat pandemi
Baca juga: BKKBN tingkatkan kualitas lini lapan
TPK disarankan untuk lebih giat melakukan kunjungan ke tiap rumah supaya tak terlahir bayi stunting baru. Kunjungan dimaksudkan agar tidak ada satu pun calon pengantin yang lolos dari pemeriksaan, baik itu pengukuran lingkar lengan atas, cek darah maupun tinggi dan berat badan.
Kemudian, data-data terperinci itu harus langsung dimasukkan ke dalam Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang telah dibuat BKKBN yang dapat mengakomodasi pekerjaan TPK jadi lebih cepat dan tepat waktu.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut bahwa TPK pada tingkat kabupaten sudah terbentuk 100 persen, sementara di tingkat kecamatan 95 persen. Ia berharap dinas kesehatan dapat membantu TPK mencatat tiap data secara rutin dan rapi agar target penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat dicapai.
“Harapan saya, bapak dan ibu di Dinas Kesehatan kabupaten/kota juga memiliki sebuah dashboard. Setiap hari dimonitor melalui dashboard itu. Saya sendiri setiap kunjungan ke daerah, selalu meminta bupati untuk meletakkan satu dashboard di ruangannya (untuk memantau data itu),” kata Hasto.
