Sekda: Jumlah kasus PMK di NTB turun

Mataram (ANTARA) - Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi, kerbau, dan kambing di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menurun seiring penanganan masif dan baik PMK di daerah itu, kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi.

"Penanganan wabah PMK pada ternak yang merata terjadi di lima kabupaten dan kota di Pulau Lombok, kini mulai dapat teratasi dan trennya terus turun," kata dia pada rapat membahas perkembangan penanganan PMK di Mataram, Jumat.

Dia menyebut sebaran PMK di NTB terdiri atas dua kategori wilayah, yaitu daerah wabah empat kabupaten, 37 kecamatan, dan 424 desa serta kelurahan, sedangkan daerah tertular satu kota, enam kecamatan, dan 19 kelurahan.

Berdasarkan data perkembangan PMK di Pulau Lombok hingga Rabu (13/7), ada 950.551 ekor populasi hewan rentan PMK yang terdiri atas sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Dari angka tersebut, jumlah kasus 75.487 ekor, yang sakit 14.839 ekor dan sembuh 60.289 ekor.

Sekda Gita Ariadi yang juga Ketua Satgas Penanganan PMK NTB itu, mengatakan setelah dilakukan penanganan dengan pengobatan ternak sakit, isolasi ternak, disinfeksi kandang, dan vaksinasi, maka kesembuhan sapi dari infeksi PMK semakin meningkat.

"Sehingga ternak sapi yang sakit semakin menurun, ini terjadi di semua kabupaten," ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB itu. 

Serapan vaksin ternak juga telah dilaksanakan di lima kabupaten dan kota di NTB. Namun, kebutuhan vaksin masih kurang. Oleh sebab itu, telah dilakukan pengajuan alokasi vaksin yang akan segera dikirim oleh pemerintah pusat.

Vaksin yang diterima 5.000 dosis, terdiri atas jenis Vaksin Aftopor dan telah di suntikkan 4.008 dosis sehingga sisanya 992 dosis. Tambahan alokasi vaksin 38.000 dosis. Kebutuhan vaksin 418.721 dosis untuk sapi dan kerbau.

"Target akhir kami, NTB harus bebas PMK," kata mantan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB ini.

Pihaknya juga akan mempertahankan Pulau Sumbawa tetap bebas PMK dengan menempuh langkah, seperti menutup masuknya hewan rentan PMK ke Pulau Sumbawa, melakukan protokol "biosecurity" di pintu-pintu masuk (pelabuhan) ke pulau itu, dan mengusulkan vaksinasi di Pulau Sumbawa.

"Langkah penanganan PMK telah kami lakukan dengan membentuk satgas dan posko, memperketat dan mengawasi lalu lintas ternak, menyediakan dan menyiapkan logistik penunjang, seperti antibiotik, melakukan vaksinasi, menyiapkan SDM di lapangan seperti dokter hewan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan pembentukan satgas penanganan wabah PMK di enam kabupaten dan kota, termasuk di Kabupaten Sumbawa, menjadi kunci percepatan penanganan kasus PMK pada sapi, kerbau, dan kambing di Pulau Lombok.

"Dalam waktu dekat, kepala BNPB berencana akan berkunjung ke NTB untuk meninjau perkembangan penanganan PMK," katanya.