Satgas COVID-19 mengingatkan kepala sekolah perketat prokes

Mataram (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan para kepala sekolah agar memperketat protokol kesehatan COVID-19 terutama untuk mencuci tangan dan menggunakan masker di lingkungan sekolah.

"Kita harapkan sekolah bisa kooperatif dengan tidak kendor menerapkan prokes sebab pandemi COVID-19 belum berakhir," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Senin.

Pernyataan itu dikemukakannya menyikapi adanya potensi kebijakan pemerintah menutup kembali kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) dan menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring), akibat meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah dan kota-kota besar.

Sementara, lanjutnya, penyebaran COVID-19 di Kota Mataram sangat landai dan tidak ada tambahan kasus yang signifikan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB per 31 Juli 2022, tercatat tambahan kasus baru COVID-19 di Mataram hanya satu orang, sehingga jumlah pasien yang masih isolasi saat ini menjadi 11 orang.

"Kondisi 11 pasien yang isolasi ini ada yang isolasi mandiri karena gejala ringan, dan ada juga isolasi di rumah sakit karena memiliki penyakit penyerta tapi sudah mulai membaik," katanya.

Menurutnya, pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini rata-rata pelaku perjalanan yang teridentifikasi ada gejala dan ketika dilakukan tes usap PCR dinyatakan positif COVID-19.

"Terkait dengan itu, kita berharap masyarakat bisa terus waspada dengan menerapkan prokes, termasuk di lingkungan sekolah," kata Swandiasa yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram.

Diakuinya, sosialisasi dan imbauan mengajak masyarakat kembali mentaati prokes menjadi pekerjaan berat, karena sebelumnya pemerintah sudah memberikan arahan boleh membuka masker di ruang terbuka.

"Kendati demikian, kita tetap mengingatkan masyarakat dan harapannya masyarakat bisa adaptif dan responsif dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah," katanya.