Beberapa negara tertarik kolaborasi untuk rehabilitasi mangrove

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih mengatakan telah terdapat beberapa negara dan lembaga internasional yang memperlihatkan ketertarikan untuk berkolaborasi dalam rehabilitasi mangrove di Tanah Air.

"Terkait dengan kerja sama ataupun atensi dari negara-negara lain itu sudah ada beberapa," kata Dirjen PDASRH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dyah ketika ditemui di sela-sela workshop terkait degradasi lahan dan rehabilitasi mangrove forum Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) G20 di Jakarta, Rabu.

Dia memberi contoh beberapa negara yang telah memperlihatkan atensi untuk mendorong percepatan rehabilitasi mangrove seperti Arab Saudi, Jerman, Jepang dan Uni Emirat Arab.

Selain itu, Indonesia dan Bank Dunia juga akan menjalin kerja sama dalam proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang menitikberatkan pada rehabilitasi mangrove, konservasi serta pengembangan kapasitas masyarakat pesisir.

Dia mengatakan kerja sama dengan komunitas internasional itu terintegrasi juga dengan target percepatan rehabilitasi mangrove Indonesia, yang menargetkan untuk melakukan rehabilitasi di lahan seluas 600.000 hektare sampai dengan 2024.

Baca juga: Kodim 1611 Badung kerja sama QNET tanam ribuan bakau serangkaian Hari Lingkungan Hidup
Baca juga: Telaah - Bali tata Tahura Ngurah Rai untuk KTT G20

Dyah menjelaskan bahwa wilayah mangrove yang akan direhabilitasi dengan dukungan komunitas internasional juga akan ditentukan untuk memastikan ketiadaan tumpang tindih operasi.

"Kita kan sudah punya Peta Mangrove Nasional di sana sudah digambarkan, ada dua kriteria yang pertama terkait kerapatan mangrove itu sudah kita deteksi. Selain itu ada potensi habitat mangrove yang nanti bisa dilakukan rehabilitasi juga," jelasnya.

"Sudah kita deteksi juga berdasarkan peta mangove yang ada ini, ada beberapa provinsi yang memang mangrovenya itu sangat besar dan dikelola atau menjadi mandat BRGM untuk mengelola," jelasnya.

Beberapa lokasi itu seperti Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat.