Mataram (ANTARA) - Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyarankan pemberian dana bantuan tunai langsung (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi melalui program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan membeli produk-produk IKM/UKM lokal.
"Kalau bisa kita sarankan BLT itu tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dengan membeli produk-produk hasil UMKM kita, seperti saat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang pernah kita lakukan di awal pandemi COVID-19," ujarnya saat ditanya wartawan terkait sikapnya soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM di Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan memakai produk dari IKM atau UMKM lokal juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Termasuk membantu aktivitas ekonomi melalui pembelian IKM/UKM lokal sehingga mereka juga tetap berproduksi.
"Memakai produk lokal ini juga membantu usaha UMKM kita," ujarnya.
Disinggung terkait sikapnya terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut. Orang nomor satu di NTB itu mengatakan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya sangat memahami apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut. Hanya saja, secara partai tempatnya bernaung, yakni PKS menolak.
"Kalau secara partai (PKS, red) dan fraksi di DPR RI tentu menolak. Tapi saya ini juga wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga saya paham. Makanya kita akan mencoba terus mengikuti perkembangan," kata Zulkieflimansyah.
Meski demikian, dirinya berharap masyarakat tidak terlalu berspekulasi soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, karena belum ada keputusan dari pemerintah soal kenaikan tersebut.
"Jadi, jangan kita berspekulasi dulu lah," katanya.
Diketahui program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan membeli produk-produk IKM/UKM lokal yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada 2020 mendapat apresiasi pemerintah pusat.
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika itu memuji langkah Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakilnya Sitti Rohmi Djalilah dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Apa yang dilakukan Gubernur NTB sudah menunjukkan cara yang sebenarnya mengatasi pandemi COVID-19 dan kebersamaan dengan penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan-nya," kata Mahfud MDMD ketika itu.
Mantan Ketua MK itu menilai kebijakan Pemprov NTB menghidupkan ekonomi masyarakat dari bawah sudah sangat tepat.
NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan produk-produk lokal sebagai item bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 sehingga mampu menggairahkan roda perekonomian masyarakat, terutama bagi UKM-UKM dan kelompok-kelompok usaha lokal di seluruh pelosok NTB.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur NTB saran BLT BBM tidak dalam bentuk uang tunai
Berita Terkait
NWDI: 98 persen jamaah ingin Rohmi maju jadi Gubernur NTB
Sabtu, 18 Mei 2024 21:35
Ratusan calon haji kloter 5 NTB tiba di Tanah Suci
Sabtu, 18 Mei 2024 18:20
Pasangan Suhaili-Asrul maju Pilkada NTB 2024 lewat PPP
Sabtu, 18 Mei 2024 11:17
Bupati dukung penguatan ekosistem syariah di Sumbawa Barat
Sabtu, 18 Mei 2024 11:10
Program Senggigi Sinergi diluncurkan di Lombok Barat
Sabtu, 18 Mei 2024 11:06
DPRD NTB tetapkan Perda Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sabtu, 18 Mei 2024 5:54
Pemprov NTB menjajaki kerja sama perdagangan dengan Kaltim
Sabtu, 18 Mei 2024 5:46
Menkominfo memuji aplikasi Ladewa Kota Bima jadi contoh daerah lain
Sabtu, 18 Mei 2024 5:44