Anggota DPR ingatkan pemerintah tak lupakan BLT pekerja pariwisata

Mataram (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi X dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II Pulau Lombok, Syamsul Luthfi mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pekerja informal yang bergerak di bidang pariwisata dalam skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Bantuan ini perlu diperluas sasaran penerimanya. Sebagai contoh, di dunia pariwisata ada pekerja sektor informal yang juga butuh dibantu. Misalnya guide, penjual oleh-oleh keliling, hingga orang yang menyewakan kendaraan untuk wisatawan," ujar anggota Komisi X Bidang Pariwisata itu di Mataram, Senin.

Ia mengatakan harga BBM telah dinaikkan pemerintah akhir pekan lalu. Sebagai bantalan ekonomi agar dampaknya tak meluas, pemerintah telah menyiapkan bantuan Rp600 ribu bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja dengan penghasilan Rp3,5 juta ke bawah.

Oleh karenanya, jika mengacu gaji di bawah Rp3,5 juta, artinya mereka termasuk berhak menerima. Namun sebagai pekerja informal, kemungkinan mereka akan sulit terdata pemerintah. "Masalahnya mereka juga tidak termasuk masyarakat miskin. Jadi, kelompok ini rentan tidak dapat bantuan," ucapnya.

Mantan Wakil Bupati Lombok Timur tersebut mengatakan sektor pariwisata tak boleh kembali terpuruk. Pandemi dua tahun terakhir sudah sangat menekan-nya. Kini pariwisata yang mulai bangkit harus dijaga betul pertumbuhannya.

Baca juga: DPR sebut penurunan harga BBM nonsubsidi selaras minyak dunia
Baca juga: DPR dukung Permentan 10 Tahun 2022 terkait HET pupuk subsidi

"Saya minta kementerian terkait memperhatikan betul pekerja informal hingga UMKM-UMKM sektor pariwisata ini," pesannya.

Untuk itu, Lutfi mendorong kementerian terkait secepatnya merampungkan aneka hitungan, termasuk skema penyaluran, dan sasaran. "Kalau memungkinkan disalurkan pekan ini, mengapa tidak. Jangan ditunda-tunda," katanya.