"Saya sudah bertemu dengan pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meminta informasi mengenai peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) NTB yang hingga kini masih berada pada posisi 32 dari 33 provinsi di Indonesia," katanya ketika menerima pengurus PWI Cabang NTB di Mataram, Selasa.
Pengurus PWI Cabang NTB yang diterima Gubernur TGH M Zainul Majdi antara lain ketua H Sukisman (Lombok Post) disertai pengurus inti H Agus Talino (Suara NTB), H Abdus Syukur, H Rahman Hakim, H Rudi Hidayat (Lombok Post), Masnun (LKBN ANTARA), Masdar M Yacub (RRI), Jaelani (NTB Post) dan beberapa anggota lainnya.
Zainul didampingi Kabag Humas Pemprov NTB Tri Budi Prayitno
mengatakan, kalau penentuan IPM tersebut ditetapkan berdasarkan indikator yang ada, ralatif sulit berubah menjadi lebih baik, karena banyak hal yang tidak bisa dipenuhi di daerah ini.
Menurut dia, kalau menggunakan pendekatan progres, maka IPM NTB berada pada peringkat enam, karena sebenarnya banyak hal yang berhasil dicapai terkait dengan indikator IPM, seperti di bidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.
Menurut dia, untuk indikator pendidikan, banyaknya mahasiswa NTB yang kuliah di luar daerah berpengaruh terhadap IPM NTB termasuk banyaknya orang asal daerah ini yang bekerja di luar negeri.
"Sehubungan dengan banyaknya warga NTB yang kuliah di luar daerah dan bekerja di luar negeri, maka yang ada hanya orang tua dan anak-anak kecil. Ini yang dijadikan acuan oleh BPS dalam menetapkan peringkat IPM," kata Zainul.
Demikian juga di bidang kesehatan, banyak dokter, perawat dan bidan yang semula bekerja di NTB pindah ke daerah lain. Pemerintah kabupaten/kota mengizinkan mereka pindah ke luar daerah.
Kondisi ini, kata Zainul, menyebabkan NTB terus mengalami kekurangan tenaga kesehatan yang juga berdampak terhadap IPM NTB, karena ini merupakan salah satu indikator yang menjadi penilaian BPS dalam menentukan peringkat IPM.
"Saya mengharapkan kabupaten/kota jangan terlalu mudah memberikan izin kepada para tenaga kesehatan untuk pindah dari NTB, karena kalau dibiarkan, IPM daerah ini akan tetap berada di papan bawah," ujarnya.
Komponen lainnya, menurut Zainul, adalah masih maraknya kasus pernikahan usia dini yang menurut perhitungan BPS akan berdampak terhadap tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.
"Anggapan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu kian menurun sejalan dengan berbagai upaya yang kita lakukan," katanya.
Namun, kata Zainul, karena angka pernikahan dini masih tinggi, BPS menyimpulkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan tetap tinggi. Ini merupakan indikator penilaian yang berlaku di seluruh dunia.
Karena itu, katanya, tidak ada jalan lain yang perlu diupayakan adalah menurangi kasus pernikahan dini dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pentingnya penundaan pernikahan.
"Selain itu, terkait dengan indikator pendidikan, perlu terus membangun perguruan tinggi termasuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang sudah ada agar para lulusan sekolah di NTB tidak melajutkan studi di luar daerah," kata Zainul.
Menurut dia, sedangkan untuk indikator pendapatan masyarakat, cukup tinggi, bahkan berada di atas rata-rata daerah yang peringkat IPM lebih tinggi. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
