KPU harus tegas dan independen, jangan mau diintervensi pihak mana punMataram, (Antara Mataram) - Lebih dari 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Pilkada Bersih dan Berintegritas menggelar unjuk rasa guna mendorong terlaksananya independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Unjuk rasa yang dikoordinir Soni Ariawan itu, digelar di depan kantor KPU Provinsi NTB di Jalan Langko, Kota Mataram, Rabu.
Kelompok mahasiswa itu berorasi secara bergantian, yang menyerukan pelaksanaan Pilkada di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima, secara jujur dan profesional, tidak diwarnai kecurangan.
"KPU harus tegas dan independen, jangan mau diintervensi pihak mana pun," kata Soni dalam orasinya.
Penekanan independensi KPU NTB selaku penyelenggara pilkada itu, erat kaitannya dengan tudingan tiga dari empat pasangan calon yang bertarung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018.
Tiga pasangan calon itu menuding KPU telah diintervensi sehingga dengan mudah membatalkan kampanye debat kandidat yang sedianya digelar di Mataram, Selasa (7/5) dan disiarkan langsung Metro TV, namun dibatalkan KPU dengan alasan keamanan.
Ketika pasangan calon itu yakni H Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan (SJP-Johan) yang menggunakan nomor urut 2, Harun Al Rasyid dan TGH Lalu Muhyi Abidin (Harum) yang menggunakan nomor urut 3, dan DR KH Zulkifli Muhadli dan Prof DR H Muhammad Ichsan (Zul-Ichsan) yang menggunakan nomor urut 4.
Sedangkan satu pasangan calon lainnya yakni pasangan calon nomor urut 1 yakni TGH M Zainul Majdi dan Muhammad Amin (TGB-Amin) yang dikenal sebagai kandidat yang tengah berkuasa (incumbent).
Orator lainnya mengingatkan pendukung kandidat yang bertarung pada pilkada itu untuk tetap mengedepankan asas demokrasi, dalam meraih kemenangan pada pesta demokrasi itu.
Pendukung pasangan calon yang bertarung dalam pilkada itu, juga diminta untuk tidak menciptakan peluang konflik sosial dan politik, karena hanya akan membingungkan masyarakat.
Apalagi, sampai terjadi tindakan anarkisme yang dipicu oleh cara-cara tidak etis dalam memperjuangkan kemenangan kandidat tertentu.
Pada akhir unjuk rasa itu, koordinator aksi membacakan pernyataan sikap yakni mengimbau kepala pasangan calon dan pendukungnya untuk mengumbar janji-janji politik, apalagi kampanye negatif yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.
Selanjutnya, mewujudkan pilkada bersih tanpa praktik politik uang, dan mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengedepankan pilkada damai, aman dan tenteram.
Menanggapi aspirasi kelompok mahasiswa itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU NTB Darmansyah kembali menjelaskan bahwa kampanye debat kandidat terkait Pilkada NTB itu dibatalkan karena alasan keamanan, bukan akibat intervensi.
Ia mengatakan, keputusan KPU NTB untuk membatalkan kampanye debat kandidat yang sedianya dilaksanakan nanti malam pukul 19.30 Wita, bukan kebijakan sepihak, tetapi dilaksanakan atas rekomendasi Polda NTB.
Berdasarkan pasal 26 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, kepolisian dapat memberi saran dan masukan kepada KPU sesuai tingkatannya, untuk menunda atau membatalkan kampanye, dengan alasan keamanan tidak kondusif.
"Jadi, keputusan pembatalan debat kandidat II itu bukan karena KPU diintervensi, tapi didasarkan pada rekomendasi Polda NTB yang dituangkan dalam surat resmi sebanyak dua kali, yakni 3 Mei dan 6 Mei 2013," ujar Darmansyah.
Pewarta : Anwar Maga
Editor:
Zulaeha
COPYRIGHT © ANTARA 2026
