Mataram, (Antara Mataram) - Sejumlah orang yang berkategori rumah tangga miskin (RTS) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dapat mengurangi beban akibat kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan 1434 Hijriah.
Inaq Murni (56), salah seorang warga penerima BLSM di Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang di Mataram, Minggu, mengatakan beberapa hari menjelang bulan Ramadhan harga kebutuhan pokok mulai naik, namun dengan adanya dana bantuan itu bisa sedikit meringankan.
"Pada setiap menjelang bulan suci Ramadhan harga kebutuhan bisanya pokok naik. Jadi menurut saya kenaikan harga itu tidak hanya disebabkan kenaikan harga BBM. Karena itu kami berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan bantuan tersebut sehingga beban kami tidak terlalu berat," katanya.
Ia mengatakan, banyak orang yang menilai bahwa BLSM itu terlalu kecil, hanya Rp300 ribu untuk dua bulan, namun untuk warga masyarakat tidak mampu, jumlah itu cukup berarti terutama karena disalurkan pada saat menjelang bulan suci Ramadhan.
Janda yang sehari-hari bekerja sebagai pengangkut sampah itu mengatakan, pada setiap bulan Ramadhan biaya hidup meningkat, karena harus membeli kebutuhan untuk makan sahur dan buka puasa.
"Karena itu dengan adanya BLSM tersebut kami mendapat tambahan biaya untuk membeli kebutuhan selama bulan puasa Ramadhan. Saya merasa bersyukur pada bulan Ramadhan sekarang ini ada tambahan uang belanja selain dari upah mengangkut sampah," katanya.
Inaq Subuh (54), warga lainnya yang juga menerima BLSM di Kota Mataram mengaku senang mendapat dana bantuan dari kompensasi kenaikan harga BBM tersebut, sehingga ada tambahan belanja selain dari hasil menjual pasir yang diambil dari Kali Janguk.
"Kalau pada bulan Ramadhan tahun sebelumnya kami hanya mengandalkan hasil penjualan pasir, pada tahun ini ada tambahan belanja dari dana BLSM, sehingga walaupun harga kebutuhan pokok naik kami masih bisa membeli," katanya.
Dia mengakui beberapa temannya yang juga bekerja sebagai penjual pasir tidak memperoleh BLSM, mungkin karena mereka tidak masuk daftar RTS penerima bantuan tersebut.
Terkait dengan munculnya protes dari warga yang tidak mendapatkan BLSM di Kota Mataram, sejumlah kelurahan berupaya memberikan penjelasan dengan melibatkan aparat lingkungan dan kader bahwa penentuan warga yang mendapat BLSM itu sepenuhnya ditentukan oleh pusat dan tidak ada intervensi dari pemerintah daerah.
Jumlah RTS di Kota Mataram yang menerima kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) maupun beras untuk masyarakat miskin (Raskin) saat ini berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sekitar 36 ribu orang, sementara kuota RTS penerima BLSM sebanyak 28.533 orang.(*)
