Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terlaksana tepat waktu, agar tidak menghambat kelancaran distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
"Kesimpulannya pendistribusian KPS harus tepat waktu karena distribusi BLSM dan raskin mengacu kepada kartu itu," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Abdul Haris, saat memimpin rapat koordinasi guna memantapkan kesiapan pendistribusian raskin tambahan jatah bulan ke-13, 14 dan 15, di Mataram, Jumat.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog NTB Muhammad Hasyim, dan pejabat terkait dari 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.
Menko Kesra telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Bulog dan para kepala daerah, tentang pendistribusian raskin tambahan jatah bulan ke-13, 14 dan 15, terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu.
Bulog diperintahkan penyaluran raskin tambahan jatah tiga bulan itu disalurkan pada Juni, Juli dan September 2013.
Sementara penyaluran raskin secara reguler dari Januari hingga Desember 2013, berlangsung sebagaimana mestinya.
Pada rapat itu, Hasyim mengungkapkan bahwa pihak kesulitan mendistribusikan raskin jatah bulan ke-13 dan mungkin juga bulan ke-14 karena hingga kini, KPS baru terdistribusi di Kota Mataram. Bahkan, baru 34 persen dari total penerima.
Sementara di sembilan kabupaten/kota lainnya, KPS itu belum terdistribusi, sehingga distribusi raskin dan BLSM belum bisa terlaksana.
Sejumlah pejabat dari kabupaten/kota juga memperkuat fakta lapangan bahwa distribusi KPS belum terlaksana di sembilan kabupaten/kota dalam wilayah NTB.
Haris yang memimpin rapat koordinasi itu kemudian menyimpulkan bahwa program BLSM dan raskin tambahan di wilayah NTB rentan tersendat-sendat.
"Kami akan koordinasikan lagi dengan pimpinan PT Pos Indonesia terkait KPS itu, apakah distribusi dari Jakarta yang telat atau di kalangan PT Pos Indonesia," ujarnya.
Raskin yang disalurkan itu sesuai pagu yang ditetapkan Kementerian Koordinator (Kemko) Kesra untuk NTB yakni sebanyak 84.881.880 kilogram untuk 471.556 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang disalurkan melalui 916 titik distribusi atau 916 desa pada 116 kecamatan yang menyebar di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.
Setiap RTS mendapat jatah 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram di titik distribusi.
Rinciannya, pagu raskin untuk Kota Mataram sebanyak 5.135.940 kilogram untuk 28.533 RTS, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 12.751.740 kilogram untuk 70.843 RTS, Lombok Utara sebanyak 5.523.480 kilogram untuk 30.686 RTS, Lombok Tengah sebanyak 17.054.100 kilogram untuk 94.745 RTS, Lombok Timur sebanyak 24.835.140 kilogram untuk 137.973 RTS.
Pagu raskin untuk Kabupaten Sumbawa sebanyak 5.570.100 kilogram yang diperuntukannya kepada 30.945 RTS, Sumbawa Barat sebanyak 1.652.040 kilogram untuk 9.178 RTS, Dompu sebanyak 3.623.940 kilogram untuk 20.133 RTS, Kabupaten Bima sebanyak 7.056.720 kilogram untuk 39.204 RTS dan Kota Bima sebanyak 1.678.680 kilogram untuk 9.326 RTS.
Sementara penerima dana BLSM sesuai jumlah penerima KPS, dan di wilayah NTB sebanyak 471.566 rumah tangga.
Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.533 rumah tangga, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 70.843 rumah tangga, Lombok Tengah 94.745 rumah tangga, Lombok Utara 30.686 rumah tangga, Lombok Timur sebanyak 137.973 rumah tangga.
Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 30.945 rumah tangga, Sumbawa Barat 9.178 rumah tangga, Dompu 20.133 rumah tangga, Kabupaten Bima sebanyak 39.204 rumah tangga, dan Kota Bima sebanyak 9.326 rumah tangga.
Secara nasional, program BLSM itu akan mencakup sekitar 15,5 juta keluarga miskin di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah NTB.
Khusus di wilayah NTB, dana BLSM akan disalurkan melalui empat kantor Posindo, yakni Kantor Posindo Mataram, Kantor Posindo Selong, Kantor Posindo Sumbawa, dan Kantor Posindo Bima.
Kantor Posindo Mataram menyalurkan BLSM untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, dengan total penerima sebanyak 224.802 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp67,44 miliar lebih.
Kantor Posindo Selong menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Lombok Timur, dengan total penerima sebanyak 137.973 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41,39 miliar lebih.
Kantor Posindo Sumbawa menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan total penerima sebanyak 40.123 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,03 miliar lebih.
Kantor Posindo Bima menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, dengan total penerima sebanyak 68.663 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,59 miliar lebih. (*)
Pemprov NTB berharap distribusi KPS tepat waktu
"Kesimpulannya pendistribusian KPS harus tepat waktu karena distribusi BLSM dan raskin mengacu kepada kartu itu," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Abdul Haris.
