Polemik penerima BLSM di NTB mulai mencuat

Mataram (Antara Mataram) - Polemik data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikhawatirkan banyak pihak, mulai mencuat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terkait polemik itu, kami berharap BPS (Badan Pusat Statistik) ikut mencermati dan mengupayakan solusinya agar tidak menjadi permasalahan serius," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Muhammad Nur, ketika menanggapi polemik tersebut, di Mataram, Selasa.

Polemik data penerima BLSM itu mencuat ketika sejumlah penerima dana pemberdayaan masyarakat sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu itu, mempersoalkan pihak tertentu yang juga menerima bantuan tersebut.

Sejumlah penerima BLSM antre di Kantor PT Pos Indonesia (Posindo) Mataram sambil membawa telepon genggam yang diketahui tergolong mahal.

Selain itu, penerima BLSM lainnya diketahui warga bukan warga miskin atau kurang mampu, melainkan pengelola rumah kontrakan.

Terkait permasalahan tersebut, Nur mengkhawatirkan polemik itu dapat mengganggu kelancaran pendistribusian BLSM, akibat pihak tertentu membesar-besarkan masalah tersebut.

"Itu sebabnya, BPS dan pihak terkait lainnya perlu segera mencermati permasalahan tersebut dan mencarikan solusinya. Kalau pihak PT Posindo tentu tidak tahu-menahu dengan data penerima karena mereka hanya ditugaskan menyalurkan bantuan tersebut," ujarnya.

Nur mengakui, jika terus berpolemik maka pihaknya akan memfasilitasi pertemuan koordinasi terpadu guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kekhawatiran mencuat polemik data penerima BLSM itu juga sudah diungkapkan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang berharap data penerima bantuan tidak bermasalah, agar tidak memunculkan beragam gejolak sosial.

"Data penerima BLSM itu diterima dari pusat, sehingga kami berharap tidak bermasalah atau kalau ada deviasi mudah-mudahan tidak menyolok," ujar Zainul.

Manajemen PT Pos Indonesia (Posindo) mulai menyalurkan dana BLSM untuk masyarakat miskin di wilayah NTB, setelah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikirim drai Jakarta, tiba di Mataram, Selasa (25/5) siang.

Secara teknis, kartu BLSM menjadi kesatuan pada KPS yang disebarkan melalui PT Posindo yang dialamatkan pada penerima KPS.

Pendistribusian KPS dan dana BLSM akan berlanjut hingga batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 2 Desember 2013.

Versi PT Posindo Mataram, jumlah penerima KPS di wilayah NTB sebanyak 471.566 rumah tangga. Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.533 rumah tangga, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 70.843 rumah tangga, Lombok Tengah 94.745 rumah tangga, Lombok Utara 30.686 rumah tangga, Lombok Timur sebanyak 137.973 rumah tangga.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 30.945 rumah tangga, Sumbawa Barat 9.178 rumah tangga, Dompu 20.133 rumah tangga, Kabupaten Bima sebanyak 39.204 rumah tangga, dan Kota Bima sebanyak 9.326 rumah tangga.

Khusus di wilayah NTB, dana BLSM akan disalurkan melalui empat kantor Posindo, yakni Kantor Posindo Mataram, Kantor Posindo Selong, Kantor Posindo Sumbawa, dan Kantor Posindo Bima.

Kantor Posindo Mataram menyalurkan BLSM untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, dengan total penerima sebanyak 224.802 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp67,44 miliar lebih.

Kantor Posindo Selong menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Lombok Timur, dengan total penerima sebanyak 137.973 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41,39 miliar lebih.

Kantor Posindo Sumbawa menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan total penerima sebanyak 40.123 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,03 miliar lebih.

Kantor Posindo Bima menyalurkan BLSM untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, dengan total penerima sebanyak 68.663 rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,59 miliar lebih. (*)