Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyayangkan bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, karena akan memberikan persepsi kurang elok bagi iklim investasi di sektor hilirisasi.
"Dalam pandangan saya bahwa hal ini patut kita sayangkan. Kita jangan menyalahkan si A, si B, tapi ini adalah evaluasi kita bersama baik itu adalah masyarakatnya, dalam hal ini karyawan, maupun aparat keamanan maupun investornya juga, manajemen. Patut kita sayangkan karena ini akan melahirkan persepsi yang kurang elok," katanya dalam konferensi pers "Hilirisasi Kunci Investasi dan Tantangan Investasi 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Bahlil mengaku telah meminta timnya untuk mengecek masalah yang terjadi di perusahaan smelter nikel itu. Namun, ia mengakui belum mendapatkan laporan yang komprehensif mengenai kejadian tersebut.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi. Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga meminta media menyampaikan pemberitaan yang proporsional dan tidak saling memprovokasi.
"Mari sama-sama kita cari solusi kita jangan gembar-gemborkan ini sebuah masalah besar karena di negara lain itu kalau ada masalah beritanya nggak terlalu digembar-gemborkan supaya tidak merugikan negaranya," katanya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Sulawesi Tengah, terjadi pada Sabtu (14/1) siang sampai malam hari.
Akibat peristiwa itu, dua orang meninggal dunia, yaitu seorang tenaga kerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA) serta terjadi kerugian material. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai bahwa kasus bentrokan di PT GNI harus diambil pelajaran tentang cara memastikan tenaga kerja asing (TKA) dapat berdampingan dengan tenaga kerja lokal.
"Ini pelajaran yang sangat baik bagi kita semua, untuk bagaimana tenaga kerja asing bisa berdampingan dengan tenaga kerja lokal," katanya.
Menaker menjelaskan bahwa bentrokan yang terjadi secara murni karena kasus hubungan industrial. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Polhukam (Menkopolhukam) Mahfud MD mengimbau PT GNI harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antara kelompok-kelompok pekerja.
Baca juga: Buntut bentrok TKA dan TKI, Polda Sulteng segera periksa 46 karyawan GNI
Baca juga: Polda Metro sebut larang premanisme di Jakarta
Mahfud menegaskan aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi. Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.
Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi," tegas Mahfud.
