"Program tersebut berupa peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi penggantian biaya dengan berdasarkan hasil keluaran/output," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemkeu Adriansyah.
Mataram (Antara Mataram) - Dirjen Perimbangan Keuangan dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili pemerintah provinsi meneken Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi, bantuan Pemerintah Australia.

Naskah PPH itu ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan Adriansyah, dan Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, di hadapan pejabat terkait, termasuk dari lembaga inisiatif infrastruktur Australia untuk Indonesia (IndII), di Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Kamis.

Pejabat terkait itu antara lain Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono, dan Kasubdit IIC Direktorat Bina Pelaksana Wilayah II Susalit Alius, dan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian PU dan Bappenas.

Pejabat yang mewakili Pemerintah Australia yakni Head of Infrastructure and Economic Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Lachlan Pontifex, yang didampingi dua orang stafnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Adriansyah mengatakan, program hibah peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah NTB itu merupakan pilot project atau proyek percontohan, dari kegiatan penerushibahan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Australia sebesar 12,2 juta dolar Australia, atau setara dengan sekitar Rp1 triliun lebih.

Untuk memanfaatkan hibah Pemerintah Australia itu, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, bersama-sama pihak Pemerintah Australia, menyusun program komprehensif dan inovatif.

Program peningkatan pemeliharaan jalan provinsi atau Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) bantuan Lembaga inisiatif infrastruktur Australia untuk Indonesia atau Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) di wilayah NTB itu, akan diimplementasikan dalam kurun waktu 2013-2018, yakni periode 2013-2015 untuk tahap pertama dan 2016-2018 untuk tahap kedua.

"Program tersebut berupa peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi penggantian biaya dengan berdasarkan hasil keluaran/output," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengatakan, program PRIM itu bertujuan meningkatkan kapabilitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan, termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan.

Mengingat besarnya biaya konstruksi jalan baru, maka PRIM mengutamakan penyebaran program seluas mungkin melalui pemeliharaan untuk mengatasi kurangnya pembiayaan selama ini.

Salah satu programnya dinamakan "Blacklog and Minor Works" yaitu pekerjaan yang pernah tertunda akbat biaya yang tidak mencukupi sehingga pekerjaan menumpuk dan perlu penanganan dengan volume lebih baik dari penanganan rutin.

Jenis pekerjaannya hampir sama dengan pekerjaan rutin, misalnya pembersihan drainase, bahu jalan dan aspek keselamatan jalan.

Proyek percontohan PRIM di wilayah NTB tahap pertama tahun anggaran 2013-2015 didukung dana hibah Australia sebesar 12,2 juta dolar Australia, dan dana perimbangan dari APBD NTB sebesar Rp269,75 miliar.

Keluaran (output) program PRIM itu yakni pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1.121,56 kilometer, "backlog" dan pekerjaan minor jalan sepanjang 687,07 kilometer, dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 25,8 kilometer, serta rehabilitasi jalan sepanjang 30,85 kilometer.

Untuk mendorong keberlanjutan program setelah dana hibah yang nantinya tidak lagi tersedia, PRIM IndII menggunakan lembaga dan prosedur yang sudah berjalan, melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, dana APBD dan pengadaan kontrak dengan memanfaatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah ada di Kantor Gubernur NTB.

Pemerintah Australia sendiri membiayai konsultan Provincial Implementation Unit Consultant (PIUC) yang bertugas membantu Dinas PU NTB mengurus program PRIM, termasuk menambah keahlian tertentu yang diperlukan dalam perancangan paket, misalnya untuk keselamatan jalan.

"Ini merupakan proyek percontohan, dan jika proyek di NTB ini sukses, maka akan diupayakan di semua provinsi di Indonesia. Kami berharap tetap ada komitmen dari pemerintah daerah di NTB," ujar Bambang. (*)

Pewarta :
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026