Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadikan daerahnya sebagai salah satu kabupaten lokus pendampingan dalam percepatan penurunan stunting.
"Kami berharap agar pemerintah pusat melalui Kemenko PMK menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten lokus pendampingan dalam percepatan penurunan stunting," kata Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany, dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Selasa.
Wakil Bupati Sumbawa juga meminta dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penghapusan kemiskinan ekstrem serta dukungan untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.
Hal itu disampaikan Dewi ketika mengikuti roadshow daring bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam rangka percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTB. Kegiatan secara daring itu diikuti oleh Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, dan seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTB.
"Data hasil Sistem Survei Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat bahwa angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, yaitu sebesar 29,7 persen, dengan jumlah bayi bawah lima tahun (balita) dan keluarga yang telah dilakukan survei sebanyak 600 sasaran balita di 24 kecamatan," katanya.
Sementara hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2022, angka prevelansi stunting di Kabupaten Sumbawa sebesar 8,11 persen dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 36.260 orang anak di 24 kecamatan.
Wakil Bupati Sumbawa juga menyebutkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya sebanyak 29.217 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan, dengan rincian desil kesejahteraan satu sebanyak 10.928 jiwa, desil kesejahteraan dua sebanyak 10.947 jiwa, dan desil kesejahteraan tiga sebanyak 7.342 jiwa.
Selain itu, mengacu pada data sebaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Sumbawa, disebutkan sebanyak 29.217 jumlah keluarga yang terbagi dari desil satu hingga desil empat pada tahun anggaran 2022 "Kemudian pemerintah pusat melakukan intervensi pada 964 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya melalui program BSPS," ujar Deuja
Sementara itu, dalam arahannya secara daring, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait target angka stunting harus di bawah 14 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen secara nasional pada 2024.
Baca juga: Dinkes Mataram memberikan bantuan susu untuk balita kerdil
Baca juga: Magetan Jatim gencar kampanyekan makan telur ayam cegah stunting
Muhadjir juga menjelaskan bahwa kegiatan roadshow daring tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi isu, kendala dan permasalahan tentang percepatan penurunan stunting yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB, yang kemudian dicarikan solusinya.
Pada roadshow tersebut, Menko PMK juga meminta seluruh bupati dan wali kota masing-masing untuk memaparkan progres ataupun permasalahan dalam penanganan penurunan stunting dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem.
