Mereka masuk pengangguran berpendidikan karena rata-rata mereka lulusan SMK, Diploma II dan S1Mataram, (Antara) - Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram H Ahsanul Khalik mengatakan, pengangguran terdidik di daerah itu mencapai 60 persen dari 8.935 jumlah pengangguran saat ini.
"Mereka masuk pengangguran berpendidikan karena rata-rata mereka lulusan SMK, Diploma II dan S1," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Dikatakannya, faktor penyebab yang tingginyan pengangguran terdidik karena mereka lebih banyak tertarik kerja di pemerintahan, seperti menjadi pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri dan pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram adalah mendorong para lulusan SMK dan sarjana Diploma III dan S1 untuk bisa membuka wirausaha.
Selain itu, Dinsosnekertrans terus menguatkan ikhtiar membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif melalui sejumlah prioritas baik bersifat formal maupun informal dalam upaya menyiapkan SDM yang berkualitas.
"Program itu kita dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kota Mataram," katanya.
Di samping itu peran pemerintah juga dilakukan dengan meningkatkan jumlah investasi di daerah sekaligus mendorong para pencari kerja untuk mau bekerja pada sektor swasta.
Peran dalam mendorong pengangguran terdidik untuk membuka wirausaha ni, katanya, bisa juga dilakukan oleh perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang ada melalui kegiatan ekstrakulikuler atau kegiatan kemahasiswaan pada perguruan tinggi.
Yakni dengan memberikan pelatihan bagi para pencari kerja, untuk meningkatkan skill dan kompetensi mereka, sehingga bisa saja mereka bekerja tidak sesuai dengan jurusan ketika mereka kuliah.
"Tetapi jurusan ketika kuliah atau di bangku SMK bisa menjadi penunjang utama dalam mengelola usaha mereka ke depan," ujarnya.
Menurutnya, pengangguran terdidik itu rata-rata berasal dari ekonomi yang cukup, sehingga mereka memiliki peluang untuk membuka dan mengembangkan usahanya secara mandiri.
"Biasanya, yang dibrikan pelatihan usaha dan bantuan peralatan dan bantuan modal adalah pengangguran yang berasal dari keluarga kurang mampu," katanya.
Untuk program bantuan, tambahnya, ada juga dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang dihubungkan melalui perbankan.
Pewarta : Nirkomala
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
