Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di ibu Kota provinsi itu sampai saat ini tercatat mengalami penurunan sebanyak 4.870 orang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Rabu, mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan TPT di daerah tersebut saat ini tercatat 4,78 persen atau 10.550 orang, turun dari TPT 2022 sebesar 6,03 persen atau sebanyak 15.420 orang.
"Artinya, ada penurunan 1,25 persen atau 4.870 orang terhadap tingkat pengangguran terbuka di Mataram," katanya.
Dikatakan, TPT Kota Mataram tersebut berada pada urutan ke empat dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Untuk peringkat pertama TPT tertinggi di Kabupaten Lombok Timur, kedua Lombok Tengah, ketiga Lombok Barat, dan keempat Kota Mataram.
"Untuk data riil rincian berapa TPT dengan jenjang pendidikan, masih kami minta di BPS sebagai acuan target pelaksanaan program ke depan," katanya.
Rudi mengatakan, keberhasilan Pemerintah Kota Mataram menurunkan angka pengangguran tersebut salah satunya dipicu karena Mataram gencar melaksanakan berbagai program pelatihan kerja mandiri untuk masyarakat.
Program pelatihan kerja mandiri itu tidak hanya dilaksanakan di Disnaker, melainkan juga beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Mataram.
"Seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMK, Dinas Pariwisata, dan lainnya," katanya.
Dalam setiap pelatihan, katanya, para peserta diprioritaskan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan dan usia produktif. Pelatihan kerja yang diberikan juga sesuai bakat minat peserta.
Misalnya, pelatihan tata boga, tata rias, perbengkelan, elektronik, menjahit dan lainnya.
"Setelah dilatih, peserta mendapatkan bantuan berupa berbagai alat pelatihan sehingga setelah pelatihan peralatan itu bisa menjadi modal awal mereka membuka usaha secara mandiri," katanya.
Lebih jauh Rudi menyebutkan, anggaran untuk penanganan pengangguran di Kota Mataram tahun ini mencapai sekitar Rp3 miliar yang bersumber dari DBHCT (dana bagi hasil cukai tembakau) sebesar Rp1,2 miliar dan APBD Kota Mataram melalui pokok-pokok pikiran (pokir) sekitar Rp1,8 miliar.
"Untuk tahun depan kemungkinan ada tambahan lagi sekitar Rp100 juta-Rp200 juta," sebutnya.
Tambahan anggaran itu, lanjut Rudi, karena adanya usul dari kalangan anggota DPRD yang meminta waktu kegiatan pelatihan dan sasaran ditambah.
"Dengan demikian, pemberian materi dan praktek bisa lebih lama dan setelah pelatihan peserta benar-benar sudah mampu serta bisa membuka lapangan kerja sendiri dengan keahlian yang dimiliki," katanya.
