Praya, NTB (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahri meminta supaya pelayanan pendaftaran pekerja migran Indonesia (PMI) bisa dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan pendaftaran PMI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu harus dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik yang saat ini telah mulai difungsikan," katanya di Praya, Senin.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki MPP, namun dirinya melihat keberadaan MPP ini sampai saat ini belum optimal seperti yang diharapkan.
"Masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memindahkan proses pelayanan ke MPP, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," katanya.
Untuk itu, Bupati meminta kepada kepala dinas untuk segera memindahkan layanan terpadu satu atap calon pekerja migran Indonesia ke MPP.
"Jika ada kendala teknis, segera tuntaskan kendala-kendala tersebut. kami harapkan dalam satu bulan ini, layanan tersebut sepenuhnya dapat beroperasi di MPP," katanya.
Ia mengatakan, kerja-kerja sebagai birokrat selalu dalam pantauan masyarakat luas, terlebih di era media sosial, sangat mudah masyarakat memviralkan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
Bupati Lombok Tengah meminta pelayanan PMI dipindahkan ke MPP
Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahri (tengah) saat berbicara dengan Sekda Lombok Tengah usai rapat koordinasi di kantor bupati setempat, Senin (15/5/2023) (FOTO ANTARA/Akhyar)
