Pelaku UMK-koperasi ikut pengadaan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan digital katalog elektronik (e-katalog).

"Ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat katalog elektronik. Sangat mudah, hanya dengan dua langkah (KTP dan NIB), produk anda bisa tayang di Katalog Elektronik," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hendi, sapaan akrabnya, mengatakan dukungan kepada UMK-koperasi diberikan sesuai Instruksi Presiden yang mewajibkan alokasi belanja APBN/APBD untuk produk dalam negeri (PDN)senilai Rp500 triliun di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) pada Katalog Elektronik di 2023.

Di sisi lain, upaya tersebut dilakukan untuk mendorong PDN dan UMK-Koperasi bisa naik kelas sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah juga terus mendorong kemudahan pelaku usaha dalam negeri untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin terjadinya persaingan yang sehat. "Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN,” kata Hendi.

Kepala LKPP juga mengajak para pelaku usaha dalam negeri untuk terus mengembangkan kemitraan usahanya dan memberikan peluang bagi UMK-Koperasi untuk masuk pada rantai pasok utama yang tidak terbatas pada suplai bahan pendukung. Selain itu, juga mendorong K/L/PD untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi.

“Kemudian bagaimana kontribusi PDN bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita beli dan berpihak pada PDN, sehingga PDN menjadi produk berkualitas dan akhirnya tidak hanya menjadi tuan rumah di Indonesia namun dapat mendominasi ekonomi global,” imbuh Hendi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri seperti belanja BUMN, belanja pemerintah, hingga belanja dari Ibu Kota Nusantara bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahunnya.

Baca juga: Disperindag sebut pelaku usaha mikro ekspor meningkat pesat
Baca juga: Pemkot Mataram verifikasi data pelaku UMKM

“Catatan saya BUMN bisa sekitar Rp500 triliun untuk membeli produk UMKM. IKN bisa sekitar Rp400 triliun, pemerintah Rp500 triliun dan usaha besar Rp400 triliun. Jadi ini potensi dan kalau efektif bisa sampai Rp2.000 triliun, ini tugas kita dan UMKM,” kata Teten pada acara INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7).

Teten mengatakan sebagian UMKM RI masih memasarkan produknya secara mandiri. Ia berharap ke depan UMKM bisa masuk pasokan industri.