"Kita menolak rencana pemerintah mengimpor sapi, karena kalau dibiarkan akan merugikan para peternak dan NTB sebagai penyangga stok daging sapi,"
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menolak rencana pemerintah pusat yang membuka keran impor sapi asal Australia, mengingat daerah ini merupakan daerah penyangga daging sapi nasional.

"Kita menolak rencana pemerintah mengimpor sapi, karena kalau dibiarkan akan merugikan para peternak dan NTB sebagai penyangga stok daging sapi," kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin di Mataram, Selasa.

Menurut dia, langkah pemerintah yang membuka keran impor sapi guna mengantisipasi kenaikan harga daging di pasaran, dinilai tidak akan serta merta menurunkan harga daging.

Karenanya, Amin berpendapat, semestinya pemerintah mengatur kembali tata niaga sapi potong guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan, tanpa harus mengimpor sapi dari negara lain.

"NTB sudah ditetapkan pemerintah sebagai salah daerah penyanggga pangan diantaranya swasembada daging sapi nasional. Kemudian, NTB juga daerah pengirim sapi untuk provinsi lain, kalau impor dilakukan tentunya akan berpengaruh dan merugikan daerah," jelasnya.

Dia menjelaskan, penolakan NTB terhadap impor sapi itu bukan berarti semata-mata ingin membela petani peternak. Melainkan masyarakat NTB secara keseluruhan dan daerah lain yang juga merupakan daerah pengangga daging nasional.

"Kita tidak ingin kebijakan pemerintah pusat nantinya berdampak besar terhadap petani peternak, karena sapi lokal harus bersaing dengan sapi dari luar. Mungkin caranya yang harus diluruskan," ujarnya.

Karena itu, kata Amin, jika kebijakan impor sapi kemudian ditempuh, bagi wagub, daerah berhak untuk mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat sikap itu bukan berarti berbicara kepentingan daerah melainkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Hj Budi Septiani mengatakan secara nasional provinsi ini, telah mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, bahkan di 2015 ini ada delapan provinsi yang di suplai sapi asal NTB, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

"Secara nasional, pemerintah telah memberi kuota kepada NTB itu sebanyak 34 ribu ekor sapi. Kalau pun kuota itu ditambah kita bisa menyanggupi, tetapi semua itu juga tergantung dari pemerintah pusat dan daerah lain, karena terkait ini akan di diskusikan terlebih dahulu kepada daerah penghasil," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, NTB sudah dari awal menolak bantuan pemerintah untuk sapi dan kerbau impor dari Kementerian Pertanian, dengan alasan mencegah masuknya penyakit berbahaya yang dibawa dari daerah lain.

"Kualitas sapi dan kerbau NTB lebih lebih bagus dan bebas dari penyakit. Kalau itu dilakukan kami tidak ingin ada sapi dan kerbau luar membawa penyakit, makanya kita tidak ingin daerah kita terkontaminasi nantinya," tegasnya.

Dia mengatakan, NTB sendiri belum terpengaruh harga daging sapi, sebab hingga kini harga daging di pasaran masih di kisaran Rp110-115 ribu per kilogram. Karena itu, kalaupun ada daging sapi impor yang masuk ke NTB hanya 1 persen.

"Itupun daging impor ini untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel, sedangkan kita di pasaran dipernuhi dengan daging sapi lokal," kata Budi Septiani. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026