"Pada tahun 2024 nanti, KPK pun akan tetap fokus pada sosialisasi, kampanye dan pendidikan antikorupsi bagi calon kepala daerah karena kita sadar tahun 2024 masih akan berlangsung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," kata Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Firli mengatakan KPK juga akan terus mengembangkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. "Dan juga KPK telah melakukan pencegahan untuk perbaikan sistem dan terakhir KPK juga akan tetap fokus untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku korupsi," ucapnya.
Firli menambahkan fokus perhatian tersebut diberikan lantaran KPK menyadari bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik yang menjadi salah satu periode rawan terjadinya korupsi. Ia melanjutkan KPK telah melakukan program-program yang menyasar pada penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan pelaksanaan program Penyelenggara Negara yang Berintegritas (PAKU Integritas).
Kemudian, program yang menyasar pada peserta pemilu, yakni partai politik beserta kadernya dengan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB). "Pemilih masyarakat sendiri, KPK telah melakukan suatu kegiatan sosialisasi dan kampanye tolak politik uang dengan tagline 'Hajar Serangan Fajar'," ujarnya.
Firli menuturkan program prioritas nasional KPK tahun 2024, di antaranya pengukuran Indeks Integritas Pendidikan, pemulihan aset tindak pidana korupsi, monitoring strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), pengukuran Indeks Integritas Nasional, dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga membangun Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Sistem Informasi (SPPT TI).
Sejumlah program unggulan KPK pada tahun 2024 ialah melanjutkan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk calon kepala daerah, pembentukan desa antikorupsi pada setiap provinsi, jelajah negeri bangun antikorupsi, penyuluh antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API), Penyelenggara Negara yang Berintegritas (PAKU Integritas), hingga Anti-Corruption Film Festival.
Dia menambahkan bahwa pagu anggaran KPK tahun 2024, jumlah pagu indikatif sebesar Rp1.095.749.163.000 dengan usulan tambahan anggaran yang disetujui Rp249.668.818.000, sehingga pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.345.417.981.000. "Dan kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan segenap anggota dewan DPR RI yang telah mengabulkan usulan anggaran yang diajukan oleh KPK," katanya.
Baca juga: KPK menggeledah Kantor Wali Kota Bima
Baca juga: KPK dorong penguatan praktik antikorupsi
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengapresiasi KPK yang sejak awal menaruh perhatian terkait perhelatan pesta demokrasi tahun 2024. "Ini menjadi penting karena bagaimanapun juga kompetisi demokrasi atau Pemilu 2024 ini akan menjadi landasan penting, landasan yang fundamental bagi kita semuanya," ujarnya.
Firli mengatakan KPK juga akan terus mengembangkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. "Dan juga KPK telah melakukan pencegahan untuk perbaikan sistem dan terakhir KPK juga akan tetap fokus untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku korupsi," ucapnya.
Firli menambahkan fokus perhatian tersebut diberikan lantaran KPK menyadari bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik yang menjadi salah satu periode rawan terjadinya korupsi. Ia melanjutkan KPK telah melakukan program-program yang menyasar pada penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan pelaksanaan program Penyelenggara Negara yang Berintegritas (PAKU Integritas).
Kemudian, program yang menyasar pada peserta pemilu, yakni partai politik beserta kadernya dengan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB). "Pemilih masyarakat sendiri, KPK telah melakukan suatu kegiatan sosialisasi dan kampanye tolak politik uang dengan tagline 'Hajar Serangan Fajar'," ujarnya.
Firli menuturkan program prioritas nasional KPK tahun 2024, di antaranya pengukuran Indeks Integritas Pendidikan, pemulihan aset tindak pidana korupsi, monitoring strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), pengukuran Indeks Integritas Nasional, dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga membangun Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Sistem Informasi (SPPT TI).
Sejumlah program unggulan KPK pada tahun 2024 ialah melanjutkan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk calon kepala daerah, pembentukan desa antikorupsi pada setiap provinsi, jelajah negeri bangun antikorupsi, penyuluh antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API), Penyelenggara Negara yang Berintegritas (PAKU Integritas), hingga Anti-Corruption Film Festival.
Dia menambahkan bahwa pagu anggaran KPK tahun 2024, jumlah pagu indikatif sebesar Rp1.095.749.163.000 dengan usulan tambahan anggaran yang disetujui Rp249.668.818.000, sehingga pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.345.417.981.000. "Dan kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan segenap anggota dewan DPR RI yang telah mengabulkan usulan anggaran yang diajukan oleh KPK," katanya.
Baca juga: KPK menggeledah Kantor Wali Kota Bima
Baca juga: KPK dorong penguatan praktik antikorupsi
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengapresiasi KPK yang sejak awal menaruh perhatian terkait perhelatan pesta demokrasi tahun 2024. "Ini menjadi penting karena bagaimanapun juga kompetisi demokrasi atau Pemilu 2024 ini akan menjadi landasan penting, landasan yang fundamental bagi kita semuanya," ujarnya.
