Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta hutan industri di wilayah ini diperluas, karena dinilai menggerakkan sektor ekonomi melalui industrialisasi namun secara bersamaan memelihara hutan dengan cara produktif.
"Di negara maju bukan tidak boleh menebang hutan. Tapi ada strategi agar keseimbangan terjaga dan menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat," kata Zulkieflimansyah pada rapat koordinasi percepatan perhutanan sosial di NTB dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu.
Zulkieflimansyah mengatakan yang utama dari strategi perluasan dan pengelolaan perhutanan sosial adalah bagaimana menggerakkan semua pihak agar bekerja nyata.
"Artinya dari sisi industri, peta jalan industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat secara bersama-sama diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan strategi perluasan hutan yang tidak mengurangi namun bahkan melestarikan hutan yang ada," katanya pula.
Perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Rahmat Sabari mengatakan di NTB sudah ada 82 ribu hektare perhutanan sosial dari target nasional 285 ribu hektare di tahun 2030.
"Dari jumlah itu sepertiga dari kawasan hutan NTB akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan perhutanan sosial untuk menjawab persoalan lingkungan dan masyarakat pesisir hutan," ujarnya.
Dalam masterplan kawasan pengembangan hutan terpadu di NTB, yang sedang berproses adalah kawasan Mandalika, Kabupaten Bima dan Dompu dengan pendekatan mitigasi.
"Nantinya strategi pengelolaan hutan sosial dengan pendekatan industrialisasi akan bersinergi dengan program program dinas," katanya pula.
Gubernur Zulkieflimansyah meminta hutan industri di NTB diperluas
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. ANTARA/Nur Imansyah
