Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gencarkan sosialisasi sekolah berintegritas dan pembangunan zona integritas demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Dengan tumbuhnya sekolah berintegritas, kami optimistis bisa berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di GOR Pesantenan Kabupaten Pati, Rabu.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur KPK RI secara daring, seluruh Forkopimda Kabupaten Pati, Inspektur Daerah, OPD, Kantor Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jateng, Komunitas Penyuluh Antikorupsi (Kompak) Jawa Tengah, serta perwakilan SD dan SMP se-Kabupaten Pati.
Ia juga meminta agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk menjadi zona integritas, termasuk sekolah menyiapkan dengan sebaik mungkin agar mampu mengemban amanah dalam mewujudkan terciptanya reformasi birokrasi di Kabupaten Pati.
Menurut dia untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, maka harus dimulai dari sekarang dengan mewujudkan sekolah berintegritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin optimal baik di tingkat OPD maupun tingkat sekolah.
Ia berharap dengan penerapan nilai integritas semenjak dini di bangku sekolah, maka nantinya dapat terbentuk karakter anak-anak muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran sehingga kelak akan mencetak generasi-generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Pati Agus Eko Wibowo mengungkapkan bahwa sinergi memberantas korupsi untuk Indonesia maju ini juga dimeriahkan dengan lomba video pendek tingkat SD, SMP, dan SMA yang sekaligus juga untuk mengkampanyekan anti korupsi.
Baca juga: Polres Lombok Tengah pastikan penerimaan Akpol 2022 bebas KKN
Baca juga: Kemenkumham dan Pemprov NTB mencanangkan zona integritas bebas korupsi
"Dalam acara HUT Anti Korupsi Tahun 2023 ini juga dilakukan penyerahan video pendek, penandatangan pencanangan pembangunan zona integritas yang terdiri dari 21 OPD dan empat UPTD Puskesmas. Kemudian, untuk sekolah berintegritas, terdiri atas 21 SD perwakilan setiap kecamatan dan lima SMP dari perwakilan tiap eks-kawedanan," ujarnya.
Berita Terkait
Kemenkumham Bali tekankan pentingnya ASN bebas KKN
Kamis, 11 Januari 2024 6:41
Polres Lombok Tengah pastikan penerimaan Akpol 2022 bebas KKN
Rabu, 13 April 2022 12:05
Kemenkumham dan Pemprov NTB mencanangkan zona integritas bebas korupsi
Sabtu, 25 Januari 2020 7:12
Pemprov NTB Jamin Tes CPNS Bebas KKN
Senin, 25 Agustus 2014 17:16
REKTOR UNRAM PASTIKAN BIDIK MISI BEBAS KKN
Senin, 14 Mei 2012 16:29
MENAG: DEPAG HARUS BEBAS KKN
Jumat, 13 November 2009 12:13
KPK melelang barang rampasan kasus korupsi Rp17 miliar
Selasa, 10 Desember 2024 19:48
Pemprov NTB ajak masyarakat lawan korupsi peringati Hakordia 2024
Senin, 2 Desember 2024 22:47