Untuk mewujudkan program itu, tentu menuntut adanya kesiapan dari kalangan pengembang perumahan. Apalagi sektor tersebut selama ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena menyangkut banyak sektor yang terlibat di dalamnya.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Ikang Fawzi menyebut 80 persen anggotanya -- yang merupakan pengembang menengah ke bawah dengan proyek rumah terjangkau (rumah sederhana) -- selama ini berperan penting dalam mendukung pembangunan perumahan termasuk program sejuta rumah Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.
Kontribusi sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional selama periode 2018--2022 mencapai 16 persen yang berasal dari tenaga kerja yang terserap 13--19 juta orang serta memberikan efek berlipat (multiplier effect) terhadap 185 subsektor industri.
Tak hanya itu, sektor properti juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang mencapai lebih dari 30 persen, yang berasal dari transaksi, penyediaan prasarana, dan sarana umum (PSU) sebesar 40 persen, serta menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Sektor perumahan ke depan masih memiliki potensi yang sangat besar terlihat dari backlog (kebutuhan rumah) saat ini yang mencapai 12,1 juta rumah.
Namun tantangan yang dihadapi ke depan juga tidak kalah besar yakni dari segmentasi pasar yang mana rumah tangga terkaya (mampu) hanya 20 persen, sedangkan sisanya merupakan rumah tangga menengah-bawah dan rumah tangga tidak mampu.
Tentunya hal ini harus disikapi dengan pertimbangan matang agar jangan sampai memasarkan produk perumahan yang pasarnya sudah jenuh seperti data tersebut.
Mengacu pada angka-angka tersebut maka program perumahan Pemerintah ke depan sudah harus lebih serius. Untuk itu REI telah menyampaikan usulan kepada Pemerintah agar membenahi kelembagaan dengan mewujudkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terkait adanya kata "perkotaan" di dalamnya, Ikang menjelaskan hal ini mengingat Pemerintah ke depan memiliki dua agenda besar strategis yakni mewujudkan Ibu Kota Negara, sedangkan di sisi lain mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi.
PPN ditanggung Pemerintah
Salah satu harapan dari pengembang rumah terhadap Pemerintah ke depan adalah keberlanjutan dari program Pemerintah yang sudah berjalan pada saat ini yakni PPN ditanggung pemerintah (PPN-DTP).
Fasilitas PPN-DTP dinilai sangat membantu pengembang dalam memproduksi dan menjual rumah setelah sebelumnya terpuruk akibat turunnya daya beli masyarakat pasca-pandemi.
Program PPN-DTP ditanggung 100 persen untuk harga rumah harga sampai dengan Rp2 miliar untuk periode November 2023 -- Juni 2024, selanjutnya ditanggung 50 persen untuk periode Juli 2024 -- Desember 2024.
Lantas untuk harga di atas Rp5 miliar, insentif diberikan untuk harga Rp2 miliar sesuai dengan periode, sedangkan sisanya Rp3 miliar membayar PPN penuh. Kemudian untuk harga di atas Rp5 miliar tidak berlaku insentif PPN-DTP.
Terkait hal itu, REI berharap kebijakan PPN-DTP ini bisa terus berlanjut untuk tahun 2025 atau pada masa pemerintahan baru periode berikutnya terutama untuk membantu pasar rumah menengah ke bawah.
Kebijakan yang diharapkan juga adanya subsidi biaya administrasi sebesar Rp4 juta untuk rumah sederhana serta adanya bantuan sebesar Rp20 juta untuk penduduk yang masuk ke dalam kategori masyarakat berpendapatan rendah.
Tak hanya PPN-DTP yang terus berlanjut, REI juga mengusulkan sejumlah program yang selama ini belum terwujud di sektor perumahan agar dapat digulirkan pada pemerintahan mendatang dalam rangka menjadikan sektor properti sebagai penggerak ekonomi.
Usulan itu meliputi adanya satu kementerian yang bergerak di bidang perumahan sebagai pengintegrasian berbagai program yang selama ini kewenangannya berada di tangan enam kementerian.
Berikutnya optimalisasi APBN untuk sektor perumahan yang selama ini masih di bawah 10 persen, yakni dengan memperbanyak proyek strategis nasional di sektor perumahan yang selama ini baru ada dua yakni pembangunan rusun sederhana milik (rusunami) di DKI Jakarta dan bantuan rumah swadaya.
Pasca-Pemilu 2024
Menyikapi hasil pemilu, REI mengajak anggotanya untuk ikut mendukung Pemerintah menciptakan iklim yang kondusif agar kegiatan bisnis tetap berjalan.
Berdasarkan pengalaman, selama ini dalam menghadapi tantangan seperti pandemi, anggota REI sudah terbiasa untuk berjuang, termasuk di dalam iklim politik ini, pihaknya juga sudah memberikan arahan agar sektor usaha tetap berlanjut.
Hal ini juga diakui Alvin Andronicus selaku Chief Marketing Officer (CMO) Apartemen Elevee Alam Sutera yang menyatakan dari kalangan pengembang sudah siap untuk bangkit apalagi Pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,3 persen.
Menurut dia, kalau tidak segera mengambil ancang-ancang sejak awal tahun ini, dapat dipastikan akan ketinggalan momentum sehingga perhelatan pemilu ini seharusnya menjadi pendorong bagi sektor properti agar bisa segera bangkit.
Saat ini beberapa pengembang memang masih ada yang bersikap tunggu dan lihat (wait and see), menunggu hasil pemilu, namun biasanya hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Pemerintah baru yang sudah terbentuk maka dapat dipastikan seluruh sektor akan kembali bergerak bahkan sudah siap lari kencang.
REI sendiri mengajak kepada anggotanya untuk melihat pasar secara bijak pada awal tahun ini agar dapat menjalankan bisnis dengan memperhatikan iklim yang berkembang.
Sebagai contoh, dari segi harga untuk sementara ini jangan dinaikkan terlebih dahulu karena malah menjadi kontraproduktif dalam upaya mendongkrak penjualan. Gejala seperti ini sudah terlihat di pasar seken perumahan yang harganya cenderung stabil (tidak agresif).
Paling penting pada saat ini menjadikan sektor properti terutama subsektor perumahan bisa menjadi penggerak ekonomi dengan demikian Pemerintah ke depan melihatnya bahwa sektor ini bisa menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari tiga pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 seluruhnya mengusung sektor perumahan sebagai bagian dari program pemerintahan ke depan. Hal ini karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat seperti halnya sandang dan pangan.
Program untuk "merumahkan" masyarakat berarti ikut berkontribusi dalam menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia serta menjadikan kawasan lebih tertata. Bagi kota besar juga memberikan kontribusi lingkungan dengan menghadirkan hunian bertingkat.
