Pakar ekonomi mendukung rencana Prabowo kembangkan energi terbarukan

id Prabowo Subianto, Fahmy Radhi,Energi Baru dan Terbarukan, BBM, Pertamina

Pakar ekonomi mendukung rencana Prabowo kembangkan energi terbarukan

Arsip foto - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) saat menghadiri pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan.

"Indonesia mempunyai resources cukup berlimpah ruah, salah satunya etanol. Kemudian juga ada sawit dan itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bahan bakar minyak (BBM). Saya kira rencana Prabowo untuk stop impor BBM dan menggantinya dengan green energy suatu pemikiran yang cukup bagus dan ideal," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut dia, rencana menghentikan impor BBM dan menggantinya dengan energi terbarukan, seperti kelapa sawit, tebu hingga singkong, untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Meskipun rencana itu bagus, kata Fahmy, diperlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan teknologi sebab Indonesia belum mempunyai teknologi sehingga perlu pengembangan teknologi untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi energi hijau.

"Tetapi itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena salah satunya kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya," ujarnya.

Fahmy menjelaskan untuk mempercepat transfer teknologi, pemerintah atau Pertamina bisa bekerja sama dengan perusahaan asing, yang sudah memiliki teknologi, khususnya bidang minyak dan gas multinasional.

"Yang paling tepat bagaimana menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang punya teknologi, apakah itu dari Amerika atau Eropa, atau bahkan China. Sekarang mereka punya teknologi," jelasnya.

Baca juga: Pengamat ingatkan publik lebih kritis pada narasi usai Pilpres
Baca juga: Tentara AS bakar diri, Pengamat: representasi frustrasinya mereka


Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sumber energi hayati untuk pangan yang harus dibagi secara proporsional.

"Ini juga harus dipikirkan harus diperhitungkan sebab kalau diperuntukkan energi saja maka akan kekurangan untuk bahan baku minyak goreng. Misalnya, di satu sisi bisa menghasilkan B100, tetapi minyak gorengnya jadi langka dan menimbulkan masalah baru," jelasnya.