Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada 116 titik ruas jalan yang terdeteksi terendam banjir di sejumlah wilayah di Indonesia pada saat mudik dan Polri menyiapkan jalur alternatif.
“Ada 116 yang terdeteksi dan kami siapkan 112 titik alternatif,” kata Sigit usai rapat koordinasi lintas sektor kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Jakarta, Senin.
Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan, jalur alternatif ini disiapkan karena berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, cuaca pada saat arus mudik kemungkinan masih terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga ringan.
“Kami akan sosialisasikan terlebih dahulu hingga masyarakat bisa menyadari titik-titik yang terendam banjir,” kata Sigit.
Kepala BMKG Dwikora Karnawati yang hadir dalam rakor menyampaikan, pemerintah sudah mengantisipasi potensi banjir. Untuk itu, para pemudik diimbau terus memantau info BMKG dan Inaris BNPB.
Menurut dia, begitu bencana terdeteksi banjir, pihaknya akan berkoordinasi dengan BNPB untuk mencegah supaya tidak terjadi bencana banjir. “Kami juga siapkan teknologi modifikasi cuaca,” kata Dwikora.
Yang terpenting, lanjut dia, para pemudik diingatkan untuk terus memantau informasi cuaca dan kebencanaan agar dapat merencanakan mudik terhindar dari zona rawan bencana terutama banjir.
Pemerintah memperkirakan Idul Fitri 1445H/2024 jatuh pada tanggal 10 April. Hasil survei memprediksi ada 193 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik-balik di hari lebaran. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi mulai tanggal 5 sampai 8 April, dan arus balik dari tanggal 13 sampai 16 April.
Baca juga: BP2MI memastikan terus layani PMI terkendala selamaLebaran
Baca juga: Menko PMK sampaikan 10 imbauan untuk pemudik
Untuk pelaksanaan mudik-balik Lebaran 2024, Polri menggelar Operasi Ketupat 2024 selama 13 hari dari mulai tanggal 4 April sampai dengan 16 April melibatkan 155.165 personel gabungan Polri, beserta TNI dan stakeholder terkait lainnya.
Polri juga mendirikan 5.784 posko yang terdiri atas, 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu.
