Kemenko Maritim cek pembangunan marina Lombok Barat

id Marina Lombok Barat

GM PT Marina Del Ray, Puri Yusuf (kiri), berdiskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko Maritim, Agung Kuswandono, dan CEO Marina Del Ray, Captain Raymond La Fontaine. (Foto Antaranews NTB/Awaludin)

Kami sudah diskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, untuk mengetahui permasalahan yang ada
Lombok Barat (Antaranews NTB) - Rombongan Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk mengecek pembangunan marina di Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kamis.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) Agung Kuswandono, di Sekotong, Kamis, mengatakan kedatangannya ke Gili Gede untuk melihat pembangunan marina berkaitan dengan program Presiden Joko Widodo dalam rangka peningkatan pariwisata bahari.

"Di sini (Gili Gede), ada investor yang sedang membangun marina. Kita tahu Indonesia membutuhkan sekitar 400 marina. Ini mungkin marina kedua atau ketiga. Sebelumnya sudah ada di Medana, Kabupaten Lombok Utara, dan Benoa, Bali. Tapi kecil-kecil," katanya.

Pemerintah, kata dia, ingin marina yang dibangun adalah berkelas internasional. Kemungkinan marina di Gili Gede Indah, masuk dalam kategori tersebut dan menjadi pioner karena pertama di Indonesia.

Lokasi pembangunannya juga memiliki pesona alam dan perairan laut yang indah. Tidak heran, belum dibangun sudah banyak yacht atau kapal layar pesiar berukuran kecil dari berbagai negara yang sudah datang ke Gili Gede.

Kedatangan belasan yacht menandakan bahwa Gili Gede adalah lokasi yang layak sebagai pelabuhan khusus untuk kapal pesiar, dilengkapi dengan prasarana yang dibutuhkan, seperti air tawar dan telekomunikasi serta tempat penginapan berkelas internasional.

Menurut Agung, membangun marina faktornya banyak. Di antaranya, faktor lahan dan itu terkait dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Selain itu, infrastruktur listrik dan instalasi pemurnian air dan stasiun pengisian bahan bakar yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan asing yang datang dengan yacht.

"Jadi harus ada listrik, tidak mungkin pakai nyala obor. Kemudian yacht yang datang tentu bahan bakar minyaknya kurang atau habis, bagaimana mau pulang kalau tidak ada bahan bakar," ujar Agung yang mengaku sudah bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membahas persoalan infrastruktur dan masalah lain yang dihadapi oleh PT Marina Del Ray selaku investor dari Australia yang membangun marina di Gili Gede.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan fasilitas pendukung air bersih. Selain itu, PLN juga akan diajak untuk membahas masalah kelistrikan. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB.

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjut Agung, adalah dari sisi perizinan harus dipercepat, namun tetap dengan prinsip memenuhi persyaratan, sehingga proses pembangunan marina di Gili Gede yang dilakukan oleh investor Australia rampung sesuai target perencanaan.

"Makanya, supaya pembangunannya cepat, kami datang ke sini (Gili Gede). Dan kami sudah diskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, untuk mengetahui permasalahan yang ada," ucapnya.

General Manager Marine Del Ray, Puri Yusuf, yang mendampingi CEO Marina Del Ray, Captain Raymond La Fontaine, menyebutkan pembangunan marina tersebut diperkirakan menelan dana hingga Rp1 triliun. Dana tersebut untuk membangun bisnis marina, resor dan lainnya di atas lahan seluas enam hektar yang ada di Desa Gili Gede Indah.

Selain itu, akan dibangun berbagai infrastruktur, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan penyulingan air bersih yang dihasilkan dari proses produksi energi listrik dari PLTA.

"Semua proses perizinan sudah kami penuhi, makanya proses pembangunan sudah berjalan. Hanya saja, ada permasalahan terkait dengan komunikasi dengan pelaku usaha lain di Gili Gede Indah, namun itu sudah dibahas dengan pemerintah daerah," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar