Pemkot Mataram kerja sama pemanfaatan dokumen KIA dengan perusahaan swasta

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kerjasama pemanfaatan dokumen kartu identitas anak (KIA) dengan sejumlah pelaku usaha swasta di kota itu.

"Kerjasama itu memberikan pengakuan serta perlindungan bagi anak-anak dengan mempermudah akses terhadap layanan publik melalui KIA," kata Pjs Wali Kota Mataram Tri Budiprayitno di Mataram, Senin.

Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota Mataram usai menandatangani kerja sama pemanfaatan dokumen KIA antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram dengan para pelaku usaha di Kota Mataram.

Dikatakan, dengan adanya kerja sama itu banyak manfaat yang akan didapatkan anak-anak yang memiliki dokumen KIA.

Di antaranya anak-anak pemilik KIA akan mendapatkan berbagai potongan harga atau diskon khusus dari perusahaan yang turut serta dalam program itu.

"Misalnya, untuk pembelian produk pendidikan, pakaian, hingga layanan hiburan, yang tentunya akan sangat membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anak," katanya.

Karena itu, tambah Pjs Wali Kota Mataram, KIA kini menjadi elemen penting bagi anak-anak untuk mendaftar di sekolah dan juga dapat digunakan untuk membuka rekening bank.

KIA telah diintegrasikan sebagai syarat pendaftaran sekolah dan yang lebih penting lagi, KIA kini juga bisa digunakan untuk membuka rekening bank bagi anak-anak.

Hal itu menjadi langkah maju dalam mendukung literasi keuangan sejak usia dini, membantu mereka belajar menabung dan memahami pengelolaan keuangan.
"Kemitraan dengan perbankan diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif yang bermanfaat bagi masa depan anak-anak," katanya.

Lebih lanjut, Budiprayitno mengungkapkan hingga September 2024, tercatat sebanyak 93.959 anak di Kota Mataram telah memiliki KIA dari total potensi 130.541 anak, atau sekitar 71,98 persen.

Capaian itu sudah melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 60 persen. "Itu menjadi hasil kerja keras bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat," katanya.