Perlu intervensi lintas sektor atasi malnutrisi

Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Budi Santoso menyampaikan bahwa dibutuhkan intervensi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan malnutrisi di tanah air, seperti melalui pendidikan gizi dan pemberian bantuan sosial.

"Bagaimana kita bisa berharap di tahun 2045 menjadi Indonesia Emas atau negara maju kalau saat ini angka malnutrisi itu masih sangat tinggi? Oleh karena itu, perlu intervensi lintas sektor, seperti pendidikan gizi dan bantuan sosial," kata Prof Budi dalam diskusi bertajuk "Isu-Isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan", sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu malam.

Diketahui malnutrisi adalah kondisi ketika asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik kekurangan atau kelebihan makro maupun mikronutrien. Saat ini, kata Prof Budi, 1 per 3 anak-anak di bawah lima tahun mengalami malnutrisi, 30 persen anak-anak mengalami stunting, dan 16,6 persen anak-anak memiliki berat dan tinggi badan di bawah ideal.

Bahkan, kata dia menambahkan, angka kematian bayi masih sebanyak 60 per 1.000 kelahiran hidup.

"Nah ini tentunya yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai Kemenkes lupa bahwa ini adalah tugas-tugas yang paling utama dan menjadikan generasi setelah kita, 2045 nanti, jauh lebih baik dari kita semuanya," katanya.

Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama warga negara Indonesia, terutama pemerintah.

Baca juga: Perbaikan gizi paling utama dimulai dari orang tua

"Ini adalah tanggung jawab kita semua dan tentu pemerintah saat inilah yang terdepan untuk bisa menyiapkan pada 2045 menjadi negara yang maju," ucap dia.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi persoalan malnutrisi. Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Kemenkes rekomendasikan waktu dan frekuensi ideal makan

Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SP).

SP itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya yang mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.